JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan mayoritas pesantren di Indonesia hingga kini belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), meskipun jumlah pesantren di Tanah Air mencapai puluhan ribu.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, dari sekitar 42 ribu pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 51 yang tercatat memiliki izin PBG resmi di sistem nasional.
“Sebagian besar enggak berizin. (Pesantren) yang te-record di sistem PBG kita hanya 51 yang berizin,” kata Dody di Kementerian PU dikutip Rabu (8/10/2025).
Dody menegaskan, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung terhadap seluruh bangunan pesantren di berbagai daerah serta membantu proses pengurusan izinnya agar sesuai standar keselamatan.
Ia menilai rendahnya kepemilikan izin di pesantren terjadi karena banyak pihak masih menganggap enteng proses perizinan, padahal PBG menjadi faktor penting untuk menjamin keamanan dan kualitas struktur bangunan.
“Ya mungkin karena pesantren itu kan suka dari santri untuk santri, jadi mereka menganggap nggak perlu izin. Padahal izin itu untuk meyakinkan bahwa yang dibangun itu sesuai dengan normanya, kualitas kolom, kualitas struktur, dan seterusnya,” ujarnya.
Selain faktor kesadaran, lanjut Dody, lokasi pesantren yang banyak berada di daerah terpencil juga mempengaruhi sulitnya pengurusan PBG karena proses izin umumnya terpusat di wilayah perkotaan.
“Pengurusan izin PBG ya saya pikir juga begitu, karena biasanya kan urusan PBG, IMB, itu kan hanya di kota besar ya. Di kota yang kecil-kecil mungkin mereka nggak terlalu aware soal itu,” katanya.
Meski demikian, Dody menyoroti Pesantren Tebuireng di Jawa Timur sebagai contoh baik dalam penerapan izin dan kualitas bangunan, sekaligus membuktikan bahwa pesantren bisa beradaptasi dengan tata kelola modern.
“Kayak Tebuireng itu kan bagus-bagus, memang ada pondok pesantren yang sangat modern. Nah, itu memang bagus dan ada ya tapi itu hanya sebagian kecil, sebagian besarnya kan sangat terbatas,” ucapnya.
Program PBG juga menjadi bagian dari inisiatif besar pemerintah dalam mendukung Modernisasi Bangunan Gedung (MBG) yang termasuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keselamatan konstruksi nasional.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menyebut, MBG merupakan wujud visi jangka panjang Presiden yang memperhatikan masa depan bangsa melalui pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“MBG hadir karena Presiden memiliki visi jangka panjang sebagai seorang negarawan,” ujar Bawono, menilai program ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap generasi penerus bangsa agar memiliki kecukupan dan keamanan sejak dini.***
