Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 25 desa di wilayah Sumatera dinyatakan hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Meski demikian, pemerintah mencatat perkembangan positif dengan 11 dari 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh telah kembali ke kondisi normal.
Pembaruan data tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Jumlah desa yang hilang bertambah dari laporan sebelumnya yang mencatat 22 desa.
“Jumlah desa yang hilang hingga hari ini adalah 25,” ujar Tito.
Dari total tersebut, 17 gampong berada di Aceh, meningkat dari 13 desa pada data sebelumnya, sementara delapan desa lainnya berada di Sumatera Utara. Data terbaru diperoleh setelah koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Barat.
Relokasi Jadi Opsi Utama
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menegaskan bahwa desa-desa yang hilang tidak akan dibangun kembali di lokasi semula apabila dinilai rawan secara geologis.
“Kalau daerah itu memang rawan, sebaiknya jangan kembali ke sana,” tegasnya.
Pemerintah menyiapkan dua pilihan bagi warga terdampak. Pertama, relokasi ke lokasi baru yang telah disiapkan pemerintah. Kedua, relokasi mandiri dengan dukungan bantuan dana Rp60 juta per keluarga, ditambah bantuan perabotan Rp3 juta serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta. Selain itu, korban bencana juga berkesempatan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) selama enam bulan.
Pemulihan Bertahap di Sejumlah Daerah
Tito menjelaskan, pemulihan di Aceh menunjukkan kemajuan signifikan. Sebanyak 11 kabupaten/kota telah dinyatakan kembali normal berdasarkan 11 indikator, antara lain berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya akses jalan nasional, layanan kesehatan dan pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, tujuh daerah di Aceh masih memerlukan perhatian khusus, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
Sementara itu, di Sumatera Barat, 13 dari 16 kabupaten/kota mendekati kondisi normal. Tiga wilayah—Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar—masih menjadi fokus penanganan lanjutan.
Pemerintah menargetkan pembangunan hunian sementara rampung dalam tiga bulan, disusul pembangunan hunian tetap yang dilakukan secara paralel.
Hingga 6 Januari 2026, bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut telah menelan 1.178 korban jiwa, dengan jumlah pengungsi menurun menjadi 242.174 orang. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat 1.459 titik terdampak, dengan prioritas pemulihan pada infrastruktur jalan, jembatan, serta sistem sumber daya air.