BOGOR – Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran direksi bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini diambil untuk mengatasi praktik penyaluran kredit yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha besar ketimbang pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas bank pelat merah dalam mendukung kedaulatan ekonomi nasional.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, pencopotan direksi yang dianggap merugikan negara menjadi keharusan agar institusi keuangan BUMN dapat beroperasi lebih optimal.
“Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret di Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) di Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Sjafrie, masalah serupa juga kerap terjadi di berbagai perusahaan BUMN lainnya, di mana kinerja direksi dinilai kurang maksimal dan bahkan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan negara. Ia menekankan bahwa pemerintah akan menerapkan seleksi ketat untuk mengisi posisi-posisi strategis tersebut, dengan memprioritaskan kandidat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, pengalaman praktis, serta rasa cinta tanah air yang kuat.
“Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi, tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” tegasnya.
Dalam sesi jumpa pers usai acara, Sjafrie kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk meregenerasi kepemimpinan BUMN dengan generasi baru yang lebih militan dan kompeten.
“Pemerintah mencari generasi-generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita,” jelasnya.
Meski demikian, Sjafrie belum merinci mekanisme maupun jadwal seleksi penggantian direksi tersebut. Himbara sendiri mencakup bank-bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang memainkan peran krusial dalam penyaluran kredit nasional serta stabilitas keuangan negara.
Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintahan Prabowo untuk melakukan pembenahan tata kelola BUMN secara menyeluruh, guna memastikan aset negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi yang berdaulat.v