Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran penanggulangan bencana nasional saat ini berada dalam kondisi mencukupi, sehingga tidak diperlukan pengalihan dana dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan itu disampaikan Purbaya pada Rabu (24/12/2025), usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta.
“Anggaran untuk bencana sejauh ini sudah tersedia dan mencukupi. Jadi tidak perlu memindahkan anggaran MBG,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp60 triliun untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, kebutuhan riil yang diajukan hingga saat ini masih berada di kisaran Rp51 triliun, sehingga terdapat ruang fiskal yang dinilai aman untuk penanganan darurat maupun pemulihan.
Respons Usulan DPR
Pernyataan tersebut merespons usulan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, yang sebelumnya mengusulkan agar anggaran MBG selama masa libur sekolah dialihkan sementara untuk kebutuhan mendesak, termasuk membantu korban bencana. Charles menilai efektivitas program MBG berkurang selama libur sekolah karena aktivitas belajar mengajar tidak berjalan optimal.
Namun demikian, Purbaya memastikan program MBG tetap dijalankan sesuai rencana selama periode libur sekolah Desember 2025 hingga awal Januari 2026. “Program MBG tetap berjalan, tidak akan kami ganggu,” tegasnya.
Hingga 15 Desember 2025, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp52,9 triliun atau sekitar 74,6 persen dari total pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025. Program ini telah menjangkau 50,7 juta penerima dari target 82,9 juta orang.
Dana Bencana Telah Disalurkan
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana penanganan bencana sebesar Rp268 miliar kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak di Sumatera. Masing-masing provinsi menerima Rp20 miliar, sementara kabupaten dan kota memperoleh Rp4 miliar.
Di luar itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki dana cadangan serta telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun untuk memperkuat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
Sejak akhir November 2025, bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera telah menewaskan lebih dari 1.100 orang hingga 22 Desember 2025, dengan 175 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
