Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menjadi “kota hantu” seperti prediksi media asing, sambil memastikan pembangunan terus berlanjut dengan dukungan sektor swasta dan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap artikel The Guardian yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu akibat pemotongan anggaran.
“Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Purbaya meminta masyarakat tidak terpengaruh prediksi media luar negeri yang disebutnya sering keliru. “Jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, mereka itu sering salah,” tegas sang menteri.
Pemerintah telah menyetujui perusahaan-perusahaan swasta membangun perumahan di IKN, dan pembangunan tersebut sudah berjalan. “Yang jelas, yang kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya,” kata Purbaya.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memproyeksikan 20.000 pekerja akan terlibat dalam percepatan pembangunan IKN Tahap II. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).
Pembangunan Tahap II difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif dengan nilai investasi Rp 11,6 triliun. Kompleks legislatif seluas 42 hektar akan dibangun dengan anggaran Rp 8,5 triliun (2025-2027), mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, dan Museum. Sementara kompleks yudikatif seluas 15 hektar dengan anggaran Rp 3,1 triliun akan menampung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.
Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan, dimulai November 2025, dengan penandatanganan kontrak hasil lelang dijadwalkan pada akhir Oktober hingga November 2025.
Kritik The Guardian
