Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah siap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra yang telah menelan ratusan korban jiwa. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 1 Desember 2025, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait pemangkasan signifikan anggaran BNPB pada tahun 2026.
Menurut Purbaya, BNPB masih memiliki Dana Siap Pakai (DSP) lebih dari Rp 500 miliar yang bisa segera digunakan untuk kebutuhan darurat di lapangan.
“BNPB masih punya sekitar Rp 500 miliar lebih yang siap digunakan. Kalau nanti butuh tambahan, kami juga siap menambah dan anggarannya sudah dialokasikan,” ujar Purbaya seusai menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di Jakarta.
Mekanisme Penambahan Anggaran
Purbaya menjelaskan bahwa tambahan anggaran akan diberikan melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT), berdasarkan pengajuan resmi dari BNPB. Dana tersebut akan diambil dari pos cadangan khusus penanganan bencana.
“Tinggal BNPB mengajukan ABT, nanti kita proses,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah penyelamatan korban, evakuasi, logistik, layanan kesehatan, serta penanganan pengungsian — semua dibiayai melalui Dana Siap Pakai BNPB.
Korban Meninggal Terus Bertambah
Data BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatra terus meningkat. Hingga Senin malam, 1 Desember 2025, total korban tewas mencapai 604 orang, terdiri dari:
-
283 jiwa di Sumatra Utara
-
165 jiwa di Sumatra Barat
-
156 jiwa di Aceh
Selain itu, 464 orang masih hilang, 2.600 orang terluka, dan sekitar 1,5 juta warga terdampak.
Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama meninjau langsung kawasan terdampak di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan membuka akses yang terputus akibat bencana.
Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan senilai Rp 19,09 miliar melalui Kementerian Sosial sebagai logistik bufferstock dan kebutuhan dapur umum. Meski demikian, perhatian publik tertuju pada fakta bahwa anggaran BNPB dalam RAPBN 2026 turun drastis dari Rp 2,01 triliun menjadi hanya Rp 491 miliar, terendah dalam 15 tahun terakhir.
