JAKARTA – Kementerian Keuangan bersiap meluncurkan enam program stimulus ekonomi inovatif menjelang akhir tahun 2025.
Inisiatif ini dirancang untuk mengoptimalkan produktivitas nasional dengan memanfaatkan realokasi anggaran negara (APBN) 2025, sekaligus mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menghambat pertumbuhan.
Pengumuman ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa saat menghadiri acara di Istana Negara, Jakarta, pada 10 September 2025.
Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, program-program ini menargetkan sektor tenaga kerja, pajak, pangan, dan infrastruktur.
Purbaya menekankan bahwa realokasi anggaran akan difokuskan pada pos-pos yang kurang terserap, sehingga dana bisa dialihkan ke inisiatif yang lebih berdampak.
Strategi ini diharapkan tidak hanya memberikan dorongan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan berkelanjutan.
Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran APBN 2025 yang mencapai triliunan rupiah akan direview secara menyeluruh untuk memastikan efisiensi. Realokasi ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk pembentukan tim akselerasi khusus.
“Perlu akselerasi program pembangunan supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik,” ujar Purbaya, menyoroti pentingnya sinkronisasi antarlembaga untuk menghindari pemborosan.
Berikut adalah rincian enam program stimulus ekonomi yang akan digulirkan pada triwulan IV 2025, yang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan sektor usaha:
1. Program Magang untuk Lulusan Baru
Inisiatif ini bertujuan menjembatani kesenjangan keterampilan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.
Melalui pelatihan intensif, peserta akan mendapatkan pengalaman kerja nyata, yang diharapkan meningkatkan daya saing tenaga kerja muda di pasar global.
2. Perluasan Insentif Pajak PPh Pasal 21
Pemerintah akan memperluas subsidi pajak penghasilan yang ditanggung negara untuk pekerja di sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).
Sebelumnya terbatas pada industri padat karya, perluasan ini akan meringankan beban fiskal bagi jutaan pekerja di sektor jasa, mendorong konsumsi domestik dan pemulihan UMKM.
3. Bantuan Pangan Berkelanjutan
Program ini akan dilanjutkan selama tiga bulan ke depan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga rentan.
Dengan distribusi beras dan bahan pokok, inisiatif ini diantisipasi dapat menekan inflasi pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat bawah.
4. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pengemudi Ojol
Untuk pertama kalinya, pengemudi ojek online (ojol) akan mendapatkan asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah ini melindungi ratusan ribu pekerja gig economy dari risiko pekerjaan sehari-hari, sekaligus mendorong inklusi sosial di era digital.
5. Fasilitas Perumahan melalui BPJS
Ekspansi layanan BPJS Ketenagakerjaan akan mencakup dukungan kepemilikan rumah dan renovasi. Program ini memungkinkan pekerja formal mengakses pinjaman murah untuk perumahan, yang diharapkan merangsang sektor properti dan mengurangi backlog perumahan nasional.
6. Cash for Work di Sektor Transportasi dan Perumahan
Program padat karya ini akan membayar upah langsung kepada pekerja di proyek infrastruktur transportasi dan pembangunan rumah.
Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja sementara, tetapi juga mempercepat pembangunan fisik yang berdampak pada konektivitas ekonomi.
“Anggarannya kan bisa digeser-geser, kita bisa prediksi mana yang nggak terserap. Sampai akhir tahun, itu akan kita geser ke tempat yang lebih siap. Kami akan juga program-program yang bagus tetapi berjalan agak macet maka akan kami dorong lebih cepat.” kata Purbaya
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini dirancang untuk efek jangka panjang, “Jadi ini bukan bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang, yang dampaknya jangka panjang kepada perekonomian. Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan.” jelasnya.
Para ekonom memprediksi bahwa stimulus ini bisa menambah pertumbuhan PDB hingga 0,5–1% pada akhir 2025, terutama jika implementasi berjalan lancar. Namun, tantangan seperti koordinasi antarmenteri dan monitoring anggaran tetap menjadi kunci sukses.
Pemerintah juga berencana memantau dampak melalui indikator seperti tingkat pengangguran dan indeks kepercayaan konsumen.
Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Presiden untuk ekonomi inklusif, di mana stimulus tidak hanya fokus pada pertumbuhan makro, tetapi juga kesejahteraan mikro.
