Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana hingga Rp60 triliun untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Dana tersebut diperoleh melalui langkah efisiensi anggaran negara, bukan pemotongan program prioritas.
Menurut Purbaya, angka tersebut lebih besar dari estimasi kebutuhan pemulihan yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni Rp51,82 triliun, sehingga dianggap memadai untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Ada anggaran bencana setiap tahun. Bahkan sebelum kejadian ini, kami sudah mulai menyisir kegiatan yang tidak terlalu penting. Dari situ kita dapat sekitar Rp60 triliun,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (8/12).
Ia menambahkan bahwa efisiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak bersifat prioritas, seperti rapat-rapat yang dinilai tidak mendesak.
Rincian Kebutuhan Pemulihan BNPB
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa estimasi kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak mencapai Rp51,82 triliun. Rinciannya sebagai berikut:
-
Aceh: Rp25,41 triliun
-
Sumatra Barat: Rp13,52 triliun
-
Sumatra Utara: Rp12,88 triliun
Dana tersebut akan difokuskan untuk:
-
Perbaikan rumah warga dan hunian sementara
-
Pemulihan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan
-
Rehabilitasi fasilitas umum dan layanan publik
-
Pemulihan ekonomi masyarakat, terutama UMKM
BNPB mencatat per 7 Desember 2025, bencana yang terjadi sejak akhir November telah menyebabkan 940 korban meninggal, 276 orang masih hilang, dan sekitar 5.000 warga mengalami luka-luka.
Dukungan Langsung ke Daerah Terdampak
Dalam rapat terbatas di Banda Aceh, Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi tambahan dana darurat Rp4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—jumlah ini dua kali lipat dari usulan awal Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebesar Rp2 miliar.
“Baik, Pak Mendagri. Anda minta Rp2 miliar per kabupaten, saya kasih Rp4 miliar,” ujar Prabowo.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan Rp20 miliar untuk masing-masing provinsi terdampak guna mempercepat pemulihan di lapangan.
Chairman Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa dunia usaha turut mengalami kerugian, terutama di sektor UMKM dan perdagangan lokal. Namun ia memperkirakan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan signifikan.
Purbaya menegaskan bahwa strategi efisiensi dilakukan lebih terukur dibanding tahun sebelumnya agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan pada sektor lain.
