RIAU – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, menyusul lonjakan hotspot dan fire spot pada 19-20 Juli 2025 yang berpotensi menyebarkan asap hingga Malaysia.
“Kami terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan operasi tanggap darurat karhutla di Riau berjalan optimal, sesuai Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 dan Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025,” ujar Budi Gunawan usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) dan patroli udara di Riau, Senin (21/7/2025).
Berdasarkan pantauan, jumlah hotspot di Riau berhasil turun drastis dari 560 titik menjadi 62 titik setelah pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak Minggu (20/7/2025) dan hujan di beberapa wilayah, seperti Sei Gajah Induk, Rokan Hilir. Untuk memperkuat penanganan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan tambahan 1-2 pesawat untuk OMC, 2-3 helikopter water bombing, serta peralatan dan personel darat.
Sebanyak 800 personel TNI/Polri juga dikerahkan ke empat kabupaten/kota, yaitu Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai.
Rakorsus yang digelar di Riau dihadiri Kepala BNPB, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan Keselamatan Bangsa Kemenko Polhukam, serta perwakilan BMKG.
Pada Selasa (22/7/2025), Menteri Lingkungan Hidup juga mengunjungi Riau untuk memimpin rapat koordinasi dan mengapresiasi langkah-langkah penanganan karhutla.
Menteri LH mengumumkan rencana pertemuan dengan perwakilan negara ASEAN pada Kamis (24/7/2025) untuk menjelaskan upaya Indonesia sesuai ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).
“Kami berkomitmen menjalankan kolaborasi lintas sektoral dan memastikan penanganan karhutla di Riau berjalan efektif untuk mencegah dampak lintas batas,” tutupnya.
