Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), akhirnya memberikan penjelasan gamblang mengenai masuknya 1.000 ton beras asal Amerika Serikat ke tanah air.
Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (2/3/2026), Zulhas menegaskan bahwa komoditas tersebut bukanlah beras yang akan ditemui masyarakat di pasar tradisional atau warung nasi biasa.
“Yang 1.000 ton dari AS itu beras kategori khusus. Seperti beras Jepang atau beras patin, yang jelas bukan untuk konsumsi harian masyarakat umum,” ujar Zulhas meyakinkan.
Beras “Sultan” Seharga Rp100 Ribu/Kg
Zulhas memerinci bahwa beras yang didatangkan meliputi jenis premium seperti beras Jepang dan Basmati. Sasaran pasarnya pun sangat spesifik: industri restoran kelas atas dan konsumen dengan kebutuhan medis tertentu, seperti penderita diabetes yang membutuhkan asupan karbohidrat khusus.
Harganya pun fantastis. “Beras ini bisa mencapai Rp100.000 per kilogram. Jadi memang peruntukannya untuk kebutuhan restoran, bukan konsumsi biasa,” tambahnya.
Masuknya beras ini ternyata bukan tanpa alasan. Impor tersebut merupakan implementasi dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Dalam kesepakatan timbal balik ini, Indonesia wajib memfasilitasi komoditas pertanian asal Negeri Paman Sam, mulai dari kapas, gandum, jagung, hingga beras. Tak hanya itu, sebagai bagian dari paket perjanjian yang sama, Indonesia juga bersiap menerima 580.000 ekor ayam dari AS.
Konsistensi yang Dipertanyakan
Klarifikasi terbaru ini menjadi sorotan tajam karena berbanding terbalik dengan pernyataan Zulhas sebelumnya. Pada 24 Februari lalu di Malang, ia sempat membantah keras adanya impor. “Impor nol ton! Enggak ada!” tegasnya saat itu, sembari membanggakan ekspor 2.280 ton beras Indonesia ke Arab Saudi.
Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai inkonsistensi narasi ini bisa mencederai kepercayaan publik terhadap program swasembada pangan.
Meskipun volumenya sangat kecil dibandingkan produksi nasional, kebijakan ini dianggap sebagai “celah” yang dipaksakan oleh tekanan perjanjian dagang dengan Washington, di tengah ambisi besar Indonesia untuk mandiri secara pangan.
