JENEWA – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional bergengsi.
Pernyataan itu disampaikan saat High Level Segment sesi ke-61 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada Senin (23/02/2026), yang menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menunjukkan arah kebijakan nasional terkini.
Dalam forum global tersebut, Menlu Sugiono menekankan bahwa agenda transformasi nasional yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga berakar pada prinsip keadilan sosial sebagai fondasi utama pembangunan.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus menjalankan transformasi nasional untuk mewujudkan keadilan sosial,” ucapnya.
Menurut Sugiono, implementasi hak asasi manusia bukan sekadar wacana normatif, melainkan harus tercermin dalam realitas kehidupan masyarakat sehari-hari yang nyata dan terukur.
Ia mencontohkan berbagai program strategis seperti penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak, perluasan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, hingga penyediaan perumahan layak sebagai bagian dari kebijakan prioritas pemerintah saat ini.
Langkah tersebut dinilai sebagai pendekatan konkret untuk memastikan masyarakat merasakan langsung manfaat perlindungan hak-hak dasar dalam kehidupan mereka.
Ketika anak-anak dapat bersekolah tanpa dihantui rasa lapar, masyarakat hidup dalam kondisi aman, serta memiliki peluang menentukan masa depan sesuai aspirasi masing-masing, di situlah nilai hak asasi manusia menemukan maknanya.
“Perluasan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bukan sekadar persoalan perumusan kebijakan. Hal tersebut merupakan perwujudan hak-hak dasar,” ucap Menlu Sugiono.
Penguatan Koordinasi dan Akuntabilitas Nasional
Untuk memastikan program pemenuhan HAM berjalan efektif, pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan lebih terintegrasi dan berdampak luas.
Peningkatan akuntabilitas juga menjadi fokus utama agar pelaksanaan program dapat diawasi secara transparan dan sesuai standar nasional maupun internasional.
Sugiono menambahkan bahwa pemerintah terus menjalin kolaborasi konstruktif dengan berbagai lembaga HAM nasional guna memperkuat implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia keenam.
“Indonesia terus bekerja sama secara erat dengan lembaga-lembaga HAM nasional, membangun kolaborasi yang konstruktif dalam upaya berkelanjutan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, sejalan dengan prioritas nasional dan norma internasional,” ucap Menlu Sugiono.
Reformasi Hukum dan Peran Global Indonesia
Dalam aspek regulasi, Indonesia telah melakukan reformasi hukum melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bagian dari penguatan sistem hukum nasional.
Revisi tersebut diarahkan untuk memperkokoh kedaulatan hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara ketertiban umum, kebebasan individu, dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Sugiono juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan internasional kepada Indonesia untuk menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa amanah tersebut akan dijalankan dengan komitmen kuat guna menghadirkan kemajuan nyata dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.
Dengan posisi strategis tersebut, Indonesia berupaya memperkuat diplomasi HAM sekaligus memastikan agenda keadilan sosial di dalam negeri berjalan selaras dengan norma internasional.***
