JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini hadir dalam rapat yang membahas rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait percepatan kebijakan dan program prioritas ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1).
Rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto itu juga dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, serta para anggota DEN lainnya. Pertemuan ini fokus membahas bagaimana transformasi digital dapat mempercepat kebijakan strategis dan mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam reformasi dan digitalisasi sistem perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara.
Rini Widyantini menjelaskan bahwa percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan akan mempercepat pencapaian kebijakan ekonomi. “Arahan Bapak Presiden, digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya usai pertemuan dengan Presiden Prabowo, dilansir dari laman resmi menpanrb.
Menteri Rini juga mengungkapkan pentingnya Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi dalam membangun dan mengelola platform strategis pemerintah di era digital. DPI merupakan arsitektur pemerintah digital yang kini banyak diterapkan di berbagai negara, mencakup sistem seperti Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment.
Pemerintah Indonesia, lanjut Rini, telah mengembangkan platform strategis melalui INA Digital, yang telah meluncurkan beberapa produk digital, antara lain layanan identitas digital terpadu (INApas), portal pelayanan publik nasional (INAku), dan portal administrasi pemerintahan nasional (INAgov).
Rini menggarisbawahi bahwa implementasi DPI telah terbukti sukses di beberapa negara dalam menyelesaikan berbagai isu strategis, termasuk distribusi bantuan sosial dan subsidi secara lebih efisien. Saat ini, 57 negara telah mengadopsi sistem identitas digital, 93 negara menggunakan sistem pembayaran digital, dan 103 negara telah menerapkan sistem pertukaran data.
Ia menambahkan bahwa pengembangan DPI dan penerapan use case prioritas perlu terus didorong untuk mempercepat transformasi digital dan mendukung program prioritas Presiden. “Dengan fondasi ini, kita berharap transformasi digital pemerintah dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh DEN, yang pada akhirnya akan memperkuat orkestrasi transformasi digital nasional,” pungkasnya.
