WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bertemu langsung dengan Wakil Gubernur (Wagub) Papua Pegunungan Ones Pahabol di Wamena, Senin (22/9/2025).
Pertemuan ini membahas strategi penanganan konflik sosial di Kabupaten Yalimo, khususnya Distrik Elelim, yang dipicu insiden rasisme dan berujung kerusuhan berdarah.
Fokus utama adalah percepatan distribusi bantuan kemanusiaan bagi ribuan warga terdampak, di tengah tantangan keamanan yang masih mencekam.
Konflik di Yalimo meletus pada 16 September 2025, setelah seorang siswa SMAN 1 Yalimo mengucapkan kata-kata rasis yang memicu amarah massa. Akibatnya, terjadi aksi pembakaran terhadap toko, rumah warga, serta fasilitas militer dan kepolisian. Dampaknya tragis: tiga orang tewas, lima luka-luka, dan total 1.152 jiwa terdampak.
Sebanyak 652 warga non-Papua dievakuasi ke Wamena, sementara 500 orang lainnya berlindung di Mapolres Yalimo. Situasi ini menimbulkan krisis kemanusiaan mendesak, termasuk kekurangan pangan dan kebutuhan dasar.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh komitmen ini, Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas langkah Wagub Pahabol yang telah melakukan kunjungan lapangan dan dialog intensif dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta kepala suku.
Upaya tersebut berhasil meredam ketegangan, dengan kesepakatan damai yang ditegaskan oleh semua pihak. Kini, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar operasi bantuan cepat untuk memulihkan kondusifitas.
Gus Ipul menekankan urgensi penyelesaian isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab nasional. “Sekarang kita ketemu dan ini ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Di antaranya adalah menjadi bagian dari penanganan bencana konflik sosial di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan,” ujarnya di awal diskusi.
Lebih lanjut, Mensos mencatat masukan Wagub terkait kebutuhan tambahan. “Kami catat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub dalam rangka untuk mengembalikan suasana semakin kondusif perlu ada bantuan tambahan sembako untuk 1.500 warga dan juga satu lagi adalah perlu adanya semacam pesta adat. Yang ini menjadi simbol kedamaian, simbol untuk menyelesaikan konflik,” tambah Gus Ipul.
Bantuan logistik dari Kemensos sudah siaga di Wamena, meliputi selimut, kasur, pakaian, serta makanan siap saji untuk mendukung 1.500 korban.
Namun, distribusi terhambat oleh isu keamanan di jalur menuju Yalimo. Untuk itu, Gus Ipul meminta dukungan langsung dari Wagub.
“Mohon ini bisa dikawal langsung oleh Bapak Wagub biar bisa sampai tempat tujuan. Sekarang posisinya sudah berada di Wamena. Mungkin dalam satu, dua hari ini kita mohon bantuan untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Kami ada tim yang terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk dengan TNI dan Polri, juga dengan Pemkab Yalimo dan pihak-pihak keamanan terkait,” pintanya.
Selain logistik, Kemensos juga menyiapkan santunan finansial atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Setiap ahli waris korban jiwa berhak atas Rp15 juta, sementara korban luka-luka menerima Rp5 juta.
“Ini titipan dari Presiden (Presiden RI Prabowo Subianto) melalui Kementerian Sosial,” jelas Gus Ipul, menegaskan komitmen eksekutif pusat.
Sementara itu, Wagub Ones Pahabol melaporkan hasil dialognya yang positif. “Mereka sepakat tidak mengulang lagi,” katanya, merujuk pada kesepakatan antar-kelompok konflik.
Ia juga mengusulkan pesta adat sebagai ritual perdamaian, yang melibatkan penyembelihan 80-100 ekor babi dengan anggaran Rp20-50 juta. Acara ini akan diakhiri dengan pembuatan prasasti simbolis.
“Setelah pesta adat kita nanti akan lakukan semacam simbol prasasti atau pernyataan supaya tanda tangan semua pihak (bahwa) tidak boleh lagi lakukan hal yang sama di kemudian hari,” ungkap Pahabol.
Gus Ipul menutup pertemuan dengan harapan agar pelajaran berharga diambil dari insiden ini. “Mudah-mudahan ke depan nanti semuanya bisa mengambil pelajaran dan tidak terjadi lagi. Terima kasih, Pak Wagub atas informasinya, atas kesediaannya untuk kita berkoordinasi,” tuturnya.
Pertemuan ini menjadi langkah krusial menuju pemulihan di Yalimo, di mana stabilitas sosial kini bergantung pada kolaborasi lintas instansi.
Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen penuh untuk mencegah eskalasi serupa, sambil memastikan hak-hak korban terpenuhi.
