Dalam rapat kerja bersama komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 7 Juni, Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan pihaknya akan melakukan sinkronisasi antarkementerian dan pihak terkait atas kebijakan tersebut. Karena terkadang, kebijakan yang dilakukan oleh kementerian lain, baru diketahui pihaknya kemudian hari.