JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025. Keputusan ini lahir dari proses kajian mendalam oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dengan dukungan masukan dari pakar sejarah di berbagai universitas ternama tanah air.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti peran krusial Soeharto dalam perjuangan kemerdekaan, operasi militer strategis, serta transformasi ekonomi nasional.
“Yang terkait perjuangan Pak Harto, selama ini yang sudah dikaji antara lain Serangan Umum 1 Maret. Beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran Lima Hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan lima tahunan telah membantu dalam pengentasan kemiskinan serta memperbaiki ekonomi.” katanya kepada wartawan, Senin (10/11/2025).
Penilaian jasa Soeharto mencakup aspek militer dan kontribusi sosial-ekonomi, termasuk upaya mengatasi krisis hiperinflasi era 1960-an. Fadli menambahkan,
“Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi luar biasa sampai 600 persen, pertumbuhan ekonomi juga minus. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa.” ungkapnya.
Fadli juga menekankan peran Soeharto dalam menjaga keutuhan bangsa saat menghadapi ancaman internal. “Dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI,” katanya.
Menyikapi kontroversi dugaan pelanggaran HAM di masa Orde Baru, Fadli menegaskan bahwa semua kasus telah diselesaikan secara hukum dan tidak melibatkan Soeharto secara langsung.
“Yang terkait dengan kasus-kasus itu pasti sudah ada proses hukumnya, dan semua proses hukum itu sudah tuntas, dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” tegasnya.
Terkait Kerusuhan Mei 1998, Fadli membantah adanya hubungan langsung dengan mantan presiden tersebut.
“Kerusuhan Mei 1998 kan tidak ada kaitannya, enggak ada. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah, sudah melalui suatu proses, tidak ada masalah hukum,” ujarnya.
Fadli menyerukan penulisan sejarah yang berbasis fakta dan bebas intervensi politik.”Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sejarah kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, para ahlinya. Kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah,” paparnya.
Kementerian Kebudayaan saat ini memperkuat riset sejarah melalui Direktorat Sejarah dan Museum, melibatkan puluhan perguruan tinggi untuk mengkaji ulang peran tokoh nasional, termasuk Soeharto.
“Yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi nanti akan terus melakukan penelitian,” jelas Fadli.
Soeharto bergabung dengan sembilan tokoh lain sebagai Pahlawan Nasional 2025, yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, Sarwo Edhie Wibowo, Rahmah El Yunusiyyah, Mochtar Kusumaatmadja, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.
Keputusan ini diharapkan memperkaya narasi sejarah Indonesia, meski tetap memicu diskusi publik tentang warisan Orde Baru.
