Sebuah keberanian luar biasa ditunjukkan oleh dua orang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo, Rizal Zulfikar dan Syafi’i Misbachul Mufid. Mereka nekat menempuh perjalanan jauh ke Blitar demi mencari perlindungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan dan intimidasi.
Laporan mereka mengungkap sisi gelap pengelolaan dapur MBG di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara. Pengelola yayasan tersebut diduga mencatut nama seorang menteri kabinet dengan mengaku-ngaku sebagai cucunya untuk menakut-nakuti petugas lapangan.
“Anggaran Disunat, Kepala SPPG Nombok”
Modus yang dilakukan sangat mengejutkan. Dari anggaran Rp10.000 per porsi yang ditetapkan pemerintah, pihak yayasan diduga merekayasa pembelian bahan pangan sehingga hanya dibelanjakan sebesar Rp6.500 per porsi.
Demi menjaga agar menu tetap pantas dan layak dimakan oleh para siswa, Rizal dan Mufid terpaksa menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan tersebut. “Mau tidak mau Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa,” ungkap Mufid dengan getir.
Tak hanya soal dana, mereka juga mengaku kerap diancam akan dilaporkan ke polisi atau pengacara jika tidak menuruti kemauan yayasan yang dianggap tidak manusiawi tersebut.
Dapur Bau dan Jorok: “Sangat Tidak Layak”
Menanggapi aduan tersebut, Nanik Sudaryati selaku Wakil Kepala BGN langsung memerintahkan sidak (inspeksi mendadak) yang dipimpin oleh Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro. Hasilnya mengerikan:
-
Sanitasi Buruk: Dapur ditemukan dalam kondisi kotor, berjamur, dan berbau busuk.
-
Fasilitas Minim: Lantai mengelupas, tidak ada AC di ruang pemorsian, serta tidak ada ruang istirahat yang layak.
-
Limbah Berbahaya: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hanya berupa buis beton yang hampir meluap dan hanya ditutup triplek tipis.
“Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan,” tegas Brigjen Dony saat mencium aroma busuk yang menyeruak dari lokasi.
Respons Tegas Sang Menteri
Mendengar namanya dicatut, menteri yang bersangkutan langsung dikonfirmasi oleh pihak BGN. Dengan tegas, sang menteri membantah memiliki cucu yang mengelola dapur tersebut. Beliau justru memberikan lampu hijau untuk menutup permanen operasional dapur tersebut dan berpesan agar tidak ada anggota keluarganya yang diberi fasilitas titik SPPG.
Atas temuan ini, BGN resmi memberhentikan sementara (dan berpotensi selamanya) operasional dua SPPG di Ponorogo tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai jaminan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dijadikan ajang korupsi atau dikelola secara asal-asalan yang mengancam kesehatan siswa.
