JAKARTA – Pemerintah kian serius mengakselerasi transformasi transmigrasi nasional. Menteri Transmigrasi (Mentrans), M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, resmi mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp1,7 triliun demi percepatan lima program prioritas transmigrasi tahun 2025.
Dalam keterangan resminya, Selasa (8/7/2025), Iftitah menjelaskan bahwa transformasi transmigrasi kini tidak lagi sebatas pemindahan penduduk.
Melainkan sebuah upaya menyeluruh dalam membangun simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah potensial di Indonesia.
Lima program unggulan tersebut mencakup Trans Tuntas (sertifikasi tanah transmigran), Trans Lokal (infrastruktur dasar), Trans Patriot (dukungan SDM dan beasiswa), Trans Karya Nusa (penguatan ekonomi mikro), serta Trans Gotong Royong (sinergi antarinstansi dan stakeholder).
Efisiensi Anggaran dan Komitmen Tata Kelola
Iftitah juga menyampaikan keberhasilan Kementerian Transmigrasi dalam mengembalikan dana sebesar Rp777 miliar ke kas negara usai koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan.
“Atas koordinasi yang efektif dengan Kemenkeu, kami kembalikan dana yang sudah disetujui kepada negara, sebesar Rp777 miliar. Sehingga total Pagu Anggaran Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 menjadi Rp1,89 triliun,” ujar Iftitah.
Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendanai realisasi program-program strategis di kawasan transmigrasi baru maupun eksisting. Termasuk, perbaikan tata kelola lahan dan pangan yang sebelumnya menjadi catatan dalam audit BPK.
Langkah Perbaikan Kolaboratif
Menteri Iftitah juga mengungkap bahwa Kementeriannya sedang menjalankan berbagai perbaikan menyusul hasil audit dari BPK.
“Kementerian Transmigrasi mendapat opini audit dari BPK terkait pengelolaan pangan dan aset lahan yang perlu dibenahi. Kementerian telah menyusun langkah perbaikan, termasuk bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Dengan sinergi ini, pemerintah berharap transmigrasi tak hanya memecah kepadatan penduduk, namun juga menjadi penggerak pembangunan wilayah tertinggal dan mempercepat pemerataan ekonomi nasional.***
