OTTAWA, KANADA – Angkatan Bersenjata Kanada dilaporkan tengah menyusun model respons strategis menghadapi skenario ekstrem berupa invasi hipotetis dari Amerika Serikat. Dalam simulasi tersebut, militer Kanada mempertimbangkan pendekatan perang non-konvensional bergaya pemberontakan, terinspirasi dari taktik mujahidin Afghanistan dalam melawan Uni Soviet pada periode 1979–1989.
Laporan itu mencuat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Atlantik Utara, menyusul pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali menyatakan keinginannya mengambil alih Greenland serta menyarankan agar Kanada bergabung menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Mengutip laporan Globe and Mail yang bersumber dari pejabat pertahanan senior, para perencana militer Kanada memodelkan kemungkinan serangan dari arah selatan. Dalam simulasi tersebut, pasukan AS diperkirakan mampu menguasai titik-titik strategis darat dan maritim Kanada hanya dalam waktu dua hari. Menghadapi ketimpangan kekuatan militer konvensional, Kanada disebut mempertimbangkan strategi perlawanan asimetris.
Model tersebut menggambarkan penggunaan unit-unit kecil pasukan tidak reguler atau warga sipil bersenjata yang menjalankan sabotase, serangan pesawat nirawak, serta serangan cepat dan berpindah-pindah. Taktik ini meniru metode perlawanan mujahidin Afghanistan terhadap pasukan Soviet, yang mengandalkan fleksibilitas, mobilitas, dan serangan mendadak.
Para pejabat pertahanan menegaskan bahwa skenario tersebut bersifat konseptual dan tidak mencerminkan rencana operasional nyata. Mereka menekankan bahwa ancaman invasi AS sangat kecil kemungkinannya terjadi. Namun, dorongan Trump untuk menguasai Greenland disebut mendorong kalangan militer Kanada melakukan kajian ulang terhadap berbagai kemungkinan terburuk.
Jika benar dilakukan, ini diyakini menjadi pertama kalinya dalam hampir satu abad Kanada memodelkan potensi serangan dari Amerika Serikat, yang selama ini merupakan sekutu dekat, mitra NATO, sekaligus rekan dalam sistem pertahanan udara kontinental Amerika Utara.
Trump sendiri telah lama menyuarakan ambisinya terhadap Greenland, wilayah otonom milik Denmark di kawasan Arktik. Ia berdalih langkah tersebut diperlukan demi kepentingan keamanan nasional AS serta untuk menandingi pengaruh Rusia dan China di wilayah strategis tersebut. Retorika itu memicu ketegangan dengan sejumlah negara Eropa anggota NATO yang menolak perubahan status Greenland dan memperingatkan dampaknya terhadap stabilitas aliansi.
Pekan lalu, Trump bahkan mengumumkan rencana penerapan tarif baru terhadap negara-negara Eropa yang menentang gagasannya, kecuali tercapai kesepakatan tertentu.
Selain Greenland, Trump juga berulang kali menyebut Kanada sebagai kandidat negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Ia mengklaim langkah tersebut akan membawa keuntungan bagi warga Kanada. Pada Senin lalu, Trump mengunggah gambar hasil kecerdasan buatan yang menampilkan dirinya bertemu para pemimpin Eropa di Ruang Oval, dengan peta yang memperlihatkan bendera AS berkibar di atas Greenland, Kanada, Kuba, dan Venezuela.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyampaikan pandangan kritis terkait dinamika global saat ini. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Selasa, Carney menilai bahwa narasi mengenai tatanan internasional berbasis aturan selama ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas.
“Kita tahu bahwa kisah tatanan internasional berbasis aturan sebagian salah, bahwa yang terkuat akan mengecualikan diri mereka sendiri ketika menguntungkan, bahwa aturan perdagangan ditegakkan secara asimetris,” kata Carney.
“Dan kita tahu bahwa hukum internasional diterapkan dengan keketatan yang berbeda-beda tergantung pada identitas terdakwa atau korban,” tambahnya.
Carney membandingkan kepatuhan negara-negara terhadap sistem tersebut dengan seorang pemilik toko yang memasang tanda politik yang tidak diyakininya demi “menghindari masalah”, menyebutnya sebagai bentuk “hidup dalam kebohongan”.
Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut kini tidak lagi relevan. “Kesepakatan ini tidak lagi berhasil,” ujarnya, seraya menyatakan dunia berada “di tengah-tengah keretakan, bukan transisi”.
Menurut Carney, dunia saat ini memasuki era persaingan kekuatan besar yang semakin intens, di mana integrasi ekonomi, tarif perdagangan, dan infrastruktur keuangan digunakan sebagai instrumen tekanan dan pemaksaan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, yang pada hari yang sama menyebut bahwa aturan global telah “dibuang begitu saja” dan digantikan oleh prinsip “kekuatan adalah kebenaran”. Rusia selama ini menuding tatanan internasional yang dipimpin Barat sebagai sistem yang diterapkan secara selektif dan menguntungkan negara-negara kuat.
Ketegangan global juga meningkat seiring serangkaian langkah agresif Amerika Serikat sejak Trump kembali menjabat. Washington dilaporkan melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, melakukan operasi di Caracas yang berujung pada penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, serta mendorong upaya akuisisi Greenland dari Denmark.
Di tengah dinamika tersebut, Perdana Menteri Belgia Bart De Wever menyerukan sikap tegas kepada negara-negara Eropa. Dalam forum Davos, ia mendesak para pemimpin untuk memilih antara mempertahankan martabat atau menjadi “budak yang sengsara” di bawah tekanan tuntutan Washington.
