JAKARTA — Penolakan terhadap rencana perubahan komisi ojol yang diatur Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengemuka. Para mitra pengemudi ojek online di sejumlah daerah menyatakan keberatan dengan perubahan tersebut, karena mereka menilai bahwa skema komisi yang berlaku saat ini telah memberikan manfaat yang nyata bagi pengemudi dan pelanggan.
Gerakan penolakan ini datang dari berbagai kota seperti Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Bali. Salah satu pernyataan keras datang dari Ketua Forum Ojol Yogyakarta Bersatu (FOYB), Wuri Rahmawati, yang menegaskan bahwa skema komisi 20% saat ini telah terbukti memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal efisiensi operasional dan perlindungan kerja.
“Saya pribadi tidak masalah dengan skema komisi 20% karena driver merasakan manfaatnya, seperti program yang meringankan biaya operasional, voucher oli, servis, sparepart, asuransi, dan promo-promo lainnya,” ujar Wuri, dikutip media pada Minggu (29/6/2025).
Wuri juga menyoroti permasalahan lain, yakni adanya perusahaan aplikasi ojol lain yang menawarkan tarif lebih murah dengan komisi rendah, namun tidak memberikan perlindungan baik bagi mitra maupun pelanggan.
Diketahui bahwa pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022 mengatur bahwa aplikator hanya boleh mengambil komisi maksimal 20%. Dengan aturan tersebut, pembagian komisi perjalanan ojol menjadi 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.
“Customer juga sekarang sensitif soal harga, apalagi ada aplikator yang pasang tarif di bawah aturan,” lanjutnya. “Yang menjadi masalah adalah aplikator yang harga dan potongannya rendah, tapi tidak memberikan jaminan atau perlindungan apa-apa bagi mitra dan pelanggan. Pemerintah seharusnya lebih fokus memberikan sanksi kepada aplikator yang tidak patuh, daripada mengganggu sistem yang sudah terbukti bermanfaat.”
Selain di Yogyakarta, penolakan serupa juga datang dari Balikpapan. Sudarlin, anggota komunitas Three Wolf & Siloam Driver, menyebutkan bahwa meski ada potongan komisi, mereka tetap merasakan keuntungan dari berbagai program bantuan seperti diskon servis kendaraan, sembako, hingga asuransi kecelakaan. “Potongannya memang ada, tapi itu juga balik lagi ke kami. Yang penting aplikatornya transparan dan peduli. Kalau ada masalah, ada yang bantu,” ujarnya.
Sementara itu, Hendra Kurniawan dari komunitas Cepoet Balikpapan menambahkan bahwa aplikator yang menerapkan skema komisi ini justru lebih bertanggung jawab dan konsisten mendukung mitra.
Di Jawa Timur, suara penolakan datang dari Komunitas B_Des. Dwi Wahyuliono, perwakilan dari komunitas tersebut, menyatakan bahwa program-program dari aplikator seperti pelatihan, promo, dan bantuan operasional jauh lebih terasa manfaatnya dibandingkan dengan layanan dari aplikator yang menawarkan potongan lebih kecil. “Buat saya, potongannya masuk akal. Yang penting, kami dapat dukungan nyata. Kalau cuma kecil potongannya tapi gak ada perlindungan, itu malah nambah risiko,” katanya.
Imam Syafei, perwakilan dari Mitra Gocar Community, juga menekankan pentingnya stabilitas kerja yang didukung oleh sistem yang bertanggung jawab. “Potongan itu sebanding dengan apa yang kami terima, ada promo pelanggan, bantuan medis, pelatihan. Itu semua mendukung kami tetap bisa kerja aman,” ujarnya.
Di Bali, pengemudi seperti I Gusti Anom Susila dan I Dewa Gede Suryadharma Setiawan juga menilai bahwa sistem yang ada saat ini sangat membantu mereka dalam tetap produktif. Mereka mengungkapkan bahwa subsidi servis, asuransi kerja, dan promo pelanggan merupakan bentuk nyata tanggung jawab aplikator terhadap mitra. “Kalau aplikator serius bantu mitra, komisi itu sebanding. Kami merasa dilindungi dan dihargai,” kata Dewa Gede.
Sebelumnya, pada 20 Mei lalu, Kementerian Perhubungan mengklaim akan menampung dan menindaklanjuti semua tuntutan dari para pengemudi ojol. “Intinya [hasil audiensi] kita menyerap aspirasi. Tentu kita akan bahas berikutnya,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Inspektur Jenderal Aan Suhana.
