JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyerukan langkah tegas dan terukur dari Pemerintah untuk merespons krisis iklim global yang juga semakin mengancam Indonesia.
Ia menekankan bahwa ancaman perubahan iklim telah bergeser menjadi krisis nyata yang memerlukan kebijakan lintas sektor dan komitmen nasional dalam transisi menuju energi hijau.
Dalam forum Indonesia Net Zero Summit 2025 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Eddy mengangkat fakta mengejutkan terkait menyusutnya salju abadi di Cartenz, Papua, yang kini hanya tersisa 5 persen dari kondisi 50 tahun lalu.
Ia juga menyoroti kualitas udara Jakarta yang memburuk dalam tiga tahun terakhir.
“Saat ini yang kita hadapi bukan sekedar perubahan iklim, tapi sudah menjadi ancaman krisis iklim.”
“Data kualitas udara Jakarta dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kita sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).
Transisi Energi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Eddy Soeparno menekankan pentingnya percepatan transisi energi nasional.
Ia merujuk pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PLN yang telah mencantumkan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, termasuk pengembangan 0,5 GW energi nuklir modular yang bersih dan stabil.
“Bahkan dalam RUPTL PLN 2025-2034 kita juga sudah memasukkan rencana pembangunan 0,5 GW energi nuklir modular.”
“Yang sifatnya bersih, stabil, dan aman sebagai komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri dengan menyediakan energi bersih,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa infrastruktur dan ekosistem energi bersih akan menciptakan peluang baru di sektor kendaraan listrik, energi baru terbarukan (EBT), bioenergi, hingga industri baterai.
Selain itu, insentif fiskal dan investasi strategis sangat dibutuhkan untuk memperkuat pondasi ekonomi rendah karbon.
Usulan Pembentukan Badan Ekonomi Karbon Nasional
Tak hanya itu, Eddy juga menilai pentingnya perombakan tata kelola kebijakan iklim dan ekonomi karbon.
Dengan melibatkan empat Kemenko serta 12 kementerian teknis, ia menyarankan pembentukan satu badan integratif untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program lintas sektor.
“Oleh karena itu, kami mendorong dibentuknya Badan Ekonomi Karbon dan Penanganan Krisis Iklim. Guna melaksanakan integrasi kebijakan lintas sektor menuju transisi rendah emisi,” tegasnya.
Eddy menutup paparannya dengan peringatan keras: jika Indonesia tidak segera mengambil langkah strategis, negara ini akan kehilangan momentum investasi global karena belum memiliki kapasitas energi hijau yang memadai.***
