GAZA, PALESTINA – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan rencana operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza dengan tujuan memperkuat kendali atas wilayah tersebut. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya bertujuan mengalahkan Hamas, tetapi juga melibatkan pemindahan signifikan penduduk Gaza ke wilayah selatan demi “keamanan mereka sendiri.” Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional dan masyarakat global.
Operasi Militer Intensif di Gaza
Netanyahu menyatakan bahwa strategi militer Israel kali ini berbeda dari sebelumnya. “Israeli soldiers would not go into Gaza, launch raids and then retreat,” ujarnya, menekankan bahwa pasukan Israel akan mempertahankan wilayah yang direbut untuk waktu yang lebih lama. Operasi ini disebut-sebut sebagai bagian dari rencana untuk menciptakan “zona keamanan” di Gaza, dengan fokus pada penghancuran infrastruktur yang dianggap sebagai basis teroris.
Namun, rencana ini tidak berjalan tanpa kritik. Kelompok kampanye Israel, Hostages and Missing Families Forum, menyebut strategi ini sebagai “Smotrich-Netanyahu Plan” yang berpotensi “mengorbankan” para sandera yang masih ditahan di Gaza. “Rencana ini lebih mementingkan ambisi politik ketimbang keselamatan warga,” kata perwakilan kelompok tersebut.
Pengusiran Warga Gaza: Kontroversi yang Memanas
Pernyataan Netanyahu tentang pemindahan penduduk Gaza ke selatan memicu kekhawatiran akan krisis kemanusiaan baru. Juru bicara militer Israel untuk media Arab memerintahkan warga Rafah di selatan Gaza untuk segera meninggalkan rumah mereka dan berpindah ke utara, sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sebagai upaya pengusiran massal.
Organisasi internasional, termasuk Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), mengutuk keras tindakan Israel, terutama setelah serangan udara selama Hari Raya Idulfitri 2025 yang menewaskan puluhan warga sipil. “Insiden yang menghancurkan ini adalah serangan paling mematikan terhadap pekerja kemanusiaan kami sejak 2017,” kata IFRC.
Reaksi Dunia dan Ketegangan Regional
Rencana Netanyahu juga mendapat sorotan dari dunia internasional. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuduh Netanyahu “berusaha menyeret Amerika Serikat ke dalam bencana baru di Timur Tengah.” Sementara itu, Houthi di Yaman mengancam akan memberlakukan “blokade udara” terhadap Israel sebagai respons atas eskalasi di Gaza, menambah ketegangan di kawasan.
Di sisi lain, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebelumnya telah menolak keras rencana serupa yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengusir warga Gaza dan mengubah wilayah itu menjadi “Riviera Timur Tengah.” Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mendesak komunitas internasional untuk mendukung rekonstruksi Gaza sebagai solusi yang lebih manusiawi.
Hingga saat ini situasi di Gaza kini berada di ujung tanduk. Dengan meningkatnya operasi militer Israel dan ancaman krisis kemanusiaan, dunia menunggu langkah konkret dari komunitas internasional untuk meredakan konflik. Sementara itu, warga Gaza terus menghadapi ketidakpastian, terjebak antara perintah evakuasi dan ancaman serangan.
Netanyahu sendiri tetap bergeming, menyebut operasi ini sebagai “langkah penting untuk memastikan keamanan Israel.” Namun, dengan meningkatnya tekanan global dan risiko eskalasi lebih lanjut.
Langkah Israel di Gaza terus menjadi sorotan dunia. Dengan berbagai pihak menyerukan gencatan senjata dan solusi kemanusiaan, situasi ini menuntut perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Pantau terus perkembangan terbaru untuk memahami arah konflik ini.
