BANYUWANGI – Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) korban tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali resmi dihentikan setelah berlangsung selama 20 hari.
Penutupan operasi dilakukan pada Senin, 21 Juli 2025, pukul 17.40 WIB, meskipun masih ada 16 penumpang yang belum ditemukan.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor teknis dan regulasi, namun pintu tetap terbuka untuk melanjutkan pencarian jika ada petunjuk baru.
Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengungkapkan bahwa keputusan menghentikan operasi SAR diambil bersama instansi terkait, merujuk pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017.
“Meskipun telah dihentikan, namun jika nantinya ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR dapat dipertimbangkan untuk dibuka kembali,” ujar Nanang dalam keterangannya.
Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya terjadi pada Rabu malam, 2 Juli 2025, saat kapal yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tenggelam hanya 25 menit setelah berangkat.
Berdasarkan data manifes, kapal membawa 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru, serta 22 kendaraan. Diduga, kebocoran di ruang mesin menjadi penyebab utama insiden tersebut, meskipun investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih berlangsung.
Hingga operasi SAR ditutup, tim gabungan berhasil menemukan 49 korban, dengan rincian 30 orang selamat dan 19 orang meninggal dunia, di mana empat di antaranya belum teridentifikasi.
Pencarian yang melibatkan TNI AL, Polri, Basarnas, dan masyarakat pesisir ini terkendala oleh cuaca buruk, arus kencang, dan gelombang tinggi di Selat Bali.
Meski begitu, tim SAR telah memperluas area pencarian hingga lebih dari enam mil dari titik terakhir kapal tenggelam, menggunakan kapal perang, helikopter, dan penyelam.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mengunjungi Posko SAR di Pelabuhan Ketapang pada 6 Juli 2025 untuk memastikan kelancaran operasi dan memberikan dukungan kepada keluarga korban.
Santunan dari Jasa Marga dan Jasaraharja Putera juga telah diserahkan kepada keluarga korban.
Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti lemahnya sistem keselamatan pelayaran di jalur Jawa-Bali, terutama terkait ketidakakuratan data manifes.
“Saat sistem manifes penumpang dan muatan tidak akurat, operator bisa saja mengabaikan batas muatan aman, dan pada titik tertentu itu memicu bencana,” katanya.
Insiden ini menjadi yang ketiga dalam kurun waktu dua pekan di Selat Bali, setelah dua kapal lain kandas pada 22 dan 23 Juni 2025.
Hingga kini, bangkai kapal yang diduga berada di kedalaman 40–50 meter belum berhasil dievakuasi. Tim SAR tetap bersiaga jika ada laporan baru mengenai keberadaan korban.
Masyarakat diminta segera melapor ke posko SAR terdekat jika menemukan petunjuk terkait 16 korban yang masih hilang.
