JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.
Kali ini Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menjadi target di bulan Ramadhan 2026, operasi senyap KPK di Jawa Tengah pada awal Maret ini.
OTT yang dilakukan KPK tersebut menambah daftar panjang penindakan korupsi sepanjang 2026 yang berlangsung beruntun sejak Januari.
Kasus ini sekaligus menjadi OTT ketujuh KPK di tahun 2026, mempertegas eskalasi pemberantasan korupsi yang tetap berjalan intensif meski memasuki bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satunya Bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Fadia Arafiq saat ini tengah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan dan pendalaman perkara oleh tim penyidik.
Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki batas waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut sebelum menetapkan langkah berikutnya.
Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2026
Penangkapan terhadap Bupati Pekalongan memperpanjang daftar operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak awal tahun.
OTT pertama 2026 dilakukan pada 9–10 Januari dengan mengamankan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.
OTT kedua terjadi pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun Maidi yang kemudian diumumkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
Di tanggal yang sama, KPK juga menggelar OTT ketiga dan menangkap Bupati Pati Sudewo yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Operasi keempat digelar 4 Februari 2026 di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak.
Masih pada 4 Februari, OTT kelima menyasar dugaan praktik impor barang tiruan, termasuk penangkapan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
OTT keenam diumumkan pada 5 Februari 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, yang menyeret sejumlah pejabat peradilan dan pihak swasta sebagai tersangka.
OTT Ketujuh di Jawa Tengah
Pengumuman OTT ketujuh disampaikan pada 3 Maret 2026 dengan lokasi penindakan berada di wilayah Jawa Tengah, yang kemudian terkonfirmasi melibatkan Bupati Pekalongan.
Langkah KPK ini menegaskan komitmen pemberantasan korupsi lintas sektor, mulai dari pemerintahan daerah, perpajakan, kepabeanan, hingga lembaga peradilan.
Perkembangan status hukum Fadia Arafiq dan pihak lain yang diamankan akan ditentukan dalam waktu dekat setelah proses pemeriksaan intensif selesai dilakukan.***
