Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal, menyusul keputusan Moody’s Investors Service menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Kamis (5/2/2026).
Penurunan outlook ini menjadi tekanan terbaru bagi perekonomian Indonesia senilai US$1,4 triliun, setelah sebelumnya MSCI menyoroti lemahnya transparansi pasar modal—isu yang sempat memicu gejolak lebih dari US$80 miliar di bursa domestik.
“Kartu Kuning” dari Lembaga Global
Said menilai peringatan dari sejumlah lembaga internasional—MSCI, Goldman Sachs, dan Moody’s—sebagai “kartu kuning” bagi Indonesia. Menurutnya, ketiganya memiliki benang merah yang sama, yakni kekhawatiran terhadap tata kelola di pasar saham, pengelolaan Danantara, serta arah kebijakan fiskal pemerintah.
Ia juga menyoroti posisi rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara yang dinilai telah melewati batas kewajaran.
“IMF merekomendasikan utang pemerintah tidak lebih dari 150 persen dari pendapatan negara, sementara International Debt Relief menetapkan batas maksimal 167 persen. Posisi kita saat ini sudah mencapai 349,9 persen,” ujar Said, Jumat (6/2/2026).
Untuk itu, Said mengusulkan tujuh langkah penataan sektor keuangan, antara lain menjaga independensi bursa dan OJK, meningkatkan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) hingga 15 persen, memperkuat keterbukaan informasi, serta mempertegas penegakan hukum oleh OJK.
Di sisi fiskal, ia mendorong restrukturisasi belanja negara guna menahan pelebaran defisit dan menurunkan beban utang.
Respons Pemerintah dan Bank Indonesia
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia tetap berada pada level investment grade (Baa2), meskipun disertai outlook negatif. Menurutnya, perubahan pendekatan pembiayaan melalui Danantara belum sepenuhnya dipahami oleh lembaga pemeringkat dan pasar global.
“Moody’s itu sebenarnya masih menempatkan kita di investment grade, hanya memberikan outlook negatif. Ini yang perlu kita jelaskan,” kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa penyesuaian outlook tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi nasional yang dinilainya masih solid. BI, kata Perry, akan terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan pasar.
