Pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) yang memprediksi potensi “chaos” pada Juli–Agustus 2026 menuai sorotan dari berbagai pihak. Selain mendapat respons dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, pandangan kritis juga datang dari pakar dan pengamat politik.
Founder Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pernyataan tersebut perlu disikapi dengan kehati-hatian, mengingat dampaknya dapat memengaruhi persepsi publik dan stabilitas sosial.
“Oleh karena itu, Pak JK juga mesti bijak dalam konteks membuat pernyataan dan menyikapi kondisi sosial politik yang ada,” ujar Ujang di Jakarta, Minggu (12/4).
Ia mengingatkan agar pernyataan elite tidak justru menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, terlebih ketika kondisi nasional dinilai dalam keadaan stabil.
“Jangan sampai negara yang stabil ini, negara yang aman ini justru dikomentari atau ditakuti-takuti dengan tuduhan-tuduhan soal (potensi chaos) Juli dan Agustus seperti itu,” lanjutnya.
Pandangan Ujang ini sejalan dengan kritik yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham. Idrus menilai pernyataan JK yang menyebut waktu secara spesifik bukan lagi sekadar analisis, melainkan berpotensi menimbulkan persepsi adanya skenario tertentu.
Ujang menilai respons Idrus sebagai hal yang wajar dalam konteks menjaga stabilitas. “Kalau kita melihat dari ucapannya Pak Idrus Marham, ya Pak Idrus sangat wajar ya kalau mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Pak JK,” katanya.
Menurut Ujang, penyebutan waktu yang spesifik terkait potensi kekacauan justru memperkuat kekhawatiran bahwa narasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. “Itu kan sesuatu yang sesungguhnya tidak berdasar, sesuatu yang tidak beralasan, sesuatu yang tentu ini bertentangan dengan kehendak kita semua, rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia menilai, di tengah kondisi global yang penuh tekanan, mulai dari geopolitik hingga energi, Indonesia justru berada dalam situasi yang relatif stabil dan terkendali. “Di tengah katakanlah kelangkaan BBM di dunia. Nah, Indonesia kita saksikan hari ini masih nyaman, terkendali, dan masyarakat beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Lebih jauh, Ujang juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan di balik pernyataan tersebut, meskipun ia menegaskan hal itu tidak dapat dipastikan. Perspektif ini memperkuat dugaan yang sebelumnya disampaikan Idrus Marham mengenai potensi adanya kepentingan tertentu di balik narasi “chaos”.
“Kita juga tidak tahu kalau misalkan Pak JK ada kepentingan lain, misalkan terkait dengan bisnisnya atau usahanya. Kita tidak tahu,” ucapnya.
“Dalam konteks itu saya melihatnya bahwa Pak JK mungkin saja punya agenda lain, bisa saja punya kepentingan lain yang kita tidak tahu di belakangnya. Apakah ada kepentingan terkait dengan bisnisnya, apakah ada kepentingan terkait dengan soal hasrat politiknya, itu kan menjadi sesuatu yang kita tidak tahu,” sambungnya.
Di akhir, Ujang mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan. “Kita sebagai rakyat Indonesia harus menahan diri, jangan terprovokasi, jangan ikut hal-hal yang katakanlah aneh-aneh di Republik ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa menjaga stabilitas bangsa merupakan tanggung jawab bersama.
“Karena sejatinya menjaga keutuhan bangsa, menjaga persatuan bangsa, menjaga agar tidak chaos, agar tidak gaduh, itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua rakyat Indonesia untuk memastikan Indonesia tetap aman, nyaman, damai, stabil,” tutup Ujang.
