Langkah tegas diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu setelah ditemukan berbagai penyimpangan kualitas pangan yang mengerikan.
Data dari Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan hingga 28 Februari 2026 menunjukkan bahwa pelanggaran ini tersebar di tiga wilayah strategis, dengan Wilayah II mencatatkan kasus terbanyak, yakni 30 kejadian.
Temuan Mengerikan di Lapangan
Bukannya gizi yang didapat, tim pengawas justru menemukan kondisi pangan yang jauh dari kata layak. Temuan di lapangan mencakup daftar “dosa” vendor yang memprihatinkan:
-
Roti berjamur dan buah yang mulai membusuk bahkan berbelatung.
-
Lauk pauk basi dan telur yang masih mentah atau sudah busuk.
-
Menu yang tidak memenuhi standar gizi serta prosedur sanitasi yang buruk.
“Nol Toleransi” bagi Kesehatan Anak
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang bermain-main dengan kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan. Setiap temuan langsung kami tindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” tegas Nanik dalam keterangannya di Jakarta.
Langkah suspend ini mencakup pemeriksaan total mulai dari manajemen dapur, rantai distribusi yang mungkin menjadi penyebab makanan basi di perjalanan, hingga ketatnya prosedur kontrol kualitas sebelum makanan sampai ke tangan siswa.
Sanksi dan Perbaikan Sistemik
Meskipun dalam beberapa kasus makanan tidak layak tersebut berhasil ditarik sebelum sempat dikonsumsi oleh para siswa, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif yang berat.
SPPG yang terkena sanksi dilarang keras beroperasi kembali hingga mereka mampu membuktikan perbaikan total dan dinyatakan lolos verifikasi ulang yang super ketat.
“Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” tutup Nanik. Ramadan kali ini menjadi momentum evaluasi besar-besaran agar program nasional ini tidak ternoda oleh keteledoran penyedia jasa.
