JAKARTA – Partai Buruh menyatakan penghormatan terhadap usulan pembentukan koalisi permanen yang diajukan oleh Partai Gerindra, namun menegaskan bahwa kelangsungan koalisi tersebut akan diuji oleh waktu.
Ketua Tim Pencapresan Partai Buruh, Said Salahudin, mengungkapkan bahwa gagasan koalisi permanen bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Menurutnya, konsep tersebut sudah pernah dicoba pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski pada kenyataannya tidak berhasil.
“Di era Pak SBY, model koalisi permanen sempat digagas meskipun pada praktiknya gagal. Awalnya hubungan antara partai-partai terjalin erat, namun keretakan muncul menjelang pemilu berikutnya,” ujar Said di Jakarta pada Senin (17/2/2025).
Secara teori, Said menilai, koalisi permanen memiliki dasar argumentasi yang kuat dalam perspektif hukum tata negara. Beberapa negara demokrasi lainnya di dunia juga menerapkan model serupa.
Ia menyebutkan bahwa jika koalisi permanen dapat terwujud, akan ada dua fraksi besar di parlemen, yaitu fraksi pendukung pemerintah dan fraksi oposisi.
“Walaupun koalisi permanen gagal terbangun pada masa Pak SBY, bukan tidak mungkin hal itu bisa berhasil di era Pak Prabowo. Semua itu akan terbukti seiring berjalannya waktu,” ujarnya, dilansir dari Antara.
Said juga menambahkan bahwa Partai Buruh telah merancang sistem rekrutmen dan seleksi calon presiden (capres) yang berfokus pada kehendak rakyat. Tim Pencapresan akan melibatkan pihak eksternal yang kredibel dan independen untuk membantu menyusun model rekrutmen capres dari Partai Buruh.
Ke depan, Partai Buruh berencana menggelar konferensi dengan melibatkan tokoh-tokoh, akademisi, aktivis, dan kelompok pro-demokrasi untuk merumuskan prosedur penjaringan capres dalam Pemilu 2029. Said menegaskan bahwa sistem ini akan bersifat partisipatif, transparan, dan kredibel.
“Fokus kami adalah calon Presiden, sementara calon Wakil Presiden akan ditetapkan oleh Partai Buruh sendiri,” katanya.
Namun, ia juga membuka kemungkinan bahwa model rekrutmen capres Partai Buruh bisa beririsan dengan agenda koalisi permanen Gerindra. Meskipun saat ini belum ada kepastian, Said tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi tersebut, mengingat Pemilu 2029 masih empat tahun lagi.
“Penjajakan koalisi baru akan intensif menjelang pendaftaran partai peserta pemilu pada 2027,” ujarnya.
Partai Buruh pun menegaskan kesiapan untuk berkoalisi dengan partai mana pun yang memiliki visi yang sama dalam mewujudkan negara yang sejahtera, khususnya bagi kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya.
“Partai yang serius ingin mensejahterakan rakyat kecil, Partai Buruh siap berjabat tangan untuk berkoalisi,” tutup Said.
