Dewan Hak Asasi Manusia PBB menggelar sidang darurat di Jenewa, Jumat (waktu setempat), untuk membahas apa yang disebut sebagai “kekerasan yang sangat mengkhawatirkan” terhadap para pengunjuk rasa di Iran. Sidang ini digelar menyusul laporan bahwa jumlah korban tewas akibat penindasan aparat telah mencapai sedikitnya 5.002 orang sejak gelombang kerusuhan pecah pada akhir Desember lalu.
Sedikitnya 50 negara mendukung permintaan penyelenggaraan sidang khusus tersebut. Tujuannya adalah memperpanjang mandat mekanisme penyelidikan PBB yang dibentuk pada 2022 selama dua tahun ke depan, sekaligus meluncurkan investigasi mendesak atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia untuk kepentingan proses hukum di masa depan. Hal ini tertuang dalam surat yang disusun oleh Islandia.
Menuju “Momen Nuremberg” Iran
Payam Akhavan, mantan jaksa PBB berkewarganegaraan Iran-Kanada yang dijadwalkan berbicara dalam sidang tersebut, menyebut skala kekerasan di Iran sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Kami sedang berupaya menyiapkan panggung bagi keadilan transisional di Iran—menuju ‘momen Nuremberg’ negara itu, jika saatnya tiba,” ujar Akhavan kepada Reuters, merujuk pada pengadilan internasional terhadap para pemimpin Nazi pasca-Perang Dunia II.
Data dari Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Amerika Serikat menyebutkan, dari total korban tewas, 4.716 orang adalah demonstran, 203 terkait aparat pemerintah, 43 anak-anak, serta 40 warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam aksi protes. Kelompok ini juga mencatat lebih dari 26.800 orang telah ditahan.
Sementara itu, pemerintah Iran baru pada Rabu lalu merilis angka resmi pertama, mengklaim 3.117 orang tewas, termasuk 2.427 warga sipil dan personel keamanan. Organisasi HAM menilai angka tersebut cenderung diremehkan, mengingat pola pelaporan pemerintah Iran pada kerusuhan-kerusuhan sebelumnya.
Awal Protes dan Tekanan Internasional
Aksi protes bermula pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang di Pusat Perbelanjaan Alaeddin, Teheran, menutup toko sebagai bentuk protes terhadap anjloknya nilai rial dan melonjaknya harga-harga. Demonstrasi ini dengan cepat meluas ke berbagai kota dan disebut sebagai tantangan terbesar terhadap pemerintahan ulama Iran sejak 2022.
Koalisi hak asasi manusia Impact Iran menilai sidang darurat PBB ini menjadi sinyal penting bagi Teheran.
“Sidang ini mengirim pesan tegas bahwa komunitas internasional mengawasi dengan ketat dan tidak akan mentoleransi penindasan terhadap perbedaan pendapat,” ujar Azadeh Pourzand, juru bicara Impact Iran.
Pemerintah Iran sendiri menuding kerusuhan dan korban jiwa sebagai ulah “teroris dan perusuh” yang didukung kekuatan asing, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Hingga berita ini diturunkan, misi diplomatik Iran belum memberikan tanggapan resmi.
Ketegangan AS–Iran Kian Meningkat
Sidang darurat ini berlangsung di tengah memanasnya hubungan Washington–Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa armada laut besar, termasuk gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln, sedang bergerak menuju Timur Tengah.
“Kami sedang memantau Iran. Armada besar sedang menuju kawasan tersebut, dan kita akan lihat apa yang terjadi,” ujar Trump kepada wartawan.
Hingga kini, belum jelas siapa yang akan membiayai perpanjangan penyelidikan PBB, mengingat krisis pendanaan yang juga telah menghentikan sejumlah misi investigasi internasional lainnya.
