NEW YORK, AS – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memutuskan untuk menghentikan operasi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) menyusul tekanan kuat dari Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Keputusan ini diambil melalui resolusi bulat pada Kamis (28/8/2025), yang menetapkan perpanjangan mandat terakhir UNIFIL hingga 31 Desember 2026, sebelum misi tersebut resmi ditutup dengan penarikan pasukan secara bertahap dalam proses yang disebut “tertib dan aman.”

UNIFIL, yang dibentuk pada 1978, telah lama berperan sebagai penyangga di perbatasan Lebanon selatan, memantau dinamika antara pasukan Israel dan kelompok Hizbullah di sepanjang Garis Biru yang ditetapkan PBB. Misi ini awalnya didirikan untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan pasca-invasi.

Namun, AS dan Israel berulang kali mengkritik efektivitas UNIFIL, menilai pasukan tersebut gagal mencegah aktivitas bersenjata Hizbullah di wilayah tersebut.

Keputusan ini memicu beragam reaksi. Sejumlah pihak menilai langkah ini sebagai kemenangan diplomatik bagi Israel dan AS, yang telah lama mendesak pembubaran UNIFIL. Sementara itu, kekhawatiran muncul terkait potensi eskalasi konflik di Lebanon selatan tanpa kehadiran pasukan penjaga perdamaian yang netral.

“Kami sangat mengingatkan semua pihak mengenai kewajiban mereka melindungi pasukan penjaga perdamaian dan menghindari menempatkan laki-laki dan perempuan yang bekerja untuk memulihkan stabilitas dalam risiko,” tegas pernyataan UNIFIL di platform media sosial X, mengutip insiden serangan sebelumnya terhadap pasukannya.

Selama operasinya, UNIFIL yang beranggotakan sekitar 11.000 personel dari 50 negara, termasuk 1.231 prajurit dari Indonesia, telah menghadapi tantangan berat.

Pasukan ini kerap terjebak dalam ketegangan lintas batas, termasuk insiden penembakan oleh Israel yang melukai personel, seperti dua prajurit TNI pada Oktober 2024.

Menjelang penutupan misi, UNIFIL akan bekerja sama dengan pemerintah Lebanon untuk memastikan transisi yang aman. Namun, analis memperingatkan bahwa penghentian misi ini dapat memperburuk instabilitas di kawasan, terutama di tengah konflik berkelanjutan antara Israel dan Hizbullah.