Pemerintah mengaudit 24 perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan terkait dugaan praktik pembalakan liar yang dinilai turut memperparah dampak banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra. Langkah ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Menurut Prasetyo, pembalakan liar—baik dilakukan oleh korporasi maupun individu—merupakan pelanggaran hukum serius dan diduga memperbesar skala kerusakan saat bencana terjadi.
“Pembalakan liar tentu merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Berdasarkan analisa dan pengamatan, praktik inilah yang menambah daya rusak dari bencana kemarin,” ujar Prasetyo.
Audit tersebut menyasar perusahaan dengan skema Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketiga provinsi ini merupakan wilayah terdampak paling parah dalam bencana yang sejak akhir November 2025 telah menewaskan lebih dari 1.135 orang.
Pemerintah Jamin Serap Hasil Panen Petani
Selain penertiban sektor kehutanan, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi ekonomi bagi masyarakat terdampak, khususnya petani. Prasetyo menegaskan pemerintah siap menyerap hasil panen petani yang terganggu akibat bencana.
“Ketika hasil panen petani tidak bisa terserap pasar, maka akan dibeli oleh pemerintah,” katanya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan pemulihan sektor pertanian, termasuk perbaikan sekitar 89.000 hektare sawah terdampak di Aceh. Tim teknis dijadwalkan turun ke lapangan mulai Januari 2026 untuk pendataan, pendampingan, serta penanaman kembali. Kementerian Pertanian juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan di wilayah bencana.
Anggaran Pemulihan Diperkirakan Capai Rp60 Triliun
Dalam aspek pemulihan infrastruktur, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai Rp60 triliun. Angka tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai hasil asesmen lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan pemerintah menambah 280 unit Starlink untuk memulihkan jaringan komunikasi di wilayah yang masih terisolasi. Hingga kini, 14 kabupaten/kota dilaporkan telah kembali ke kondisi normal.
Lebih dari separuh wilayah terdampak di tiga provinsi tersebut telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan pendukung, mulai dari genset, mobil air, truk tangki, sumur siap pakai, hingga toilet darurat, guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
