JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat langkah penanggulangan Tuberkulosis atau TBC melalui berbagai program strategis yang difokuskan pada peningkatan deteksi kasus, penguatan layanan kesehatan, hingga perbaikan lingkungan tempat tinggal pasien di berbagai daerah prioritas.
Langkah agresif tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya nasional menekan penyebaran TBC yang masih menjadi salah satu persoalan kesehatan terbesar di Indonesia sekaligus negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi di dunia.
Pemerintah menilai penguatan pengobatan, pemeriksaan dini, dan perbaikan kualitas hunian menjadi kunci penting untuk memutus rantai penularan penyakit menular tersebut.
Kepala Badan Komunikasi RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan hingga 3 Mei 2026 jumlah temuan kasus TBC nasional telah melampaui 241 ribu kasus.
“Inisiasi pengobatan 84% dari target 95 persen. Dan keberhasilan pengobatan 80 persen dari target 90 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5).
Data tersebut menunjukkan capaian pengobatan TBC nasional terus bergerak positif meski pemerintah masih mengejar target optimal untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien di seluruh Indonesia.
Program penguatan penanganan TBC juga diperluas melalui integrasi skrining penyakit ke dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang dijalankan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak awal 2025.
Melalui kebijakan itu, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan lebih cepat sehingga potensi penyebaran penyakit bisa ditekan sedini mungkin.
Selain memperluas skrining, pemerintah turut memperkuat kapasitas fasilitas kesehatan dengan menyediakan perangkat Near Point of Care atau nPOC serta layanan X-Ray di sejumlah puskesmas.
Pengadaan alat kesehatan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses diagnosis TBC sekaligus meningkatkan akurasi pemeriksaan pasien di daerah.
Tidak hanya fokus pada layanan medis, pemerintah juga mulai memperhatikan faktor lingkungan yang dinilai berpengaruh besar terhadap penyebaran penyakit TBC.
Pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 8.000 rumah pasien TBC di wilayah dengan tingkat kasus tinggi guna menciptakan hunian yang lebih sehat dan layak.
“Pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023,” ujar Qodari.
Program rehabilitasi rumah tersebut menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi risiko penularan di lingkungan keluarga sekaligus mendukung proses pemulihan pasien.
“Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan (untuk perbaikan) melalui aplikasi SIBARU. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TBC,” tambahnya.
Pemerintah juga memperkuat pencegahan melalui pemberdayaan 6.484 desa dan kelurahan siaga TBC yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia.
Keberadaan desa siaga TBC diharapkan mampu memperluas edukasi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dan pengobatan dini penyakit TBC.***
