JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas akses keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk mendukung program tersebut.
Rencana itu ditujukan untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat sekaligus meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Setiap rekening dalam skema tersebut direncanakan memperoleh dana awal sebesar Rp50 ribu.
Jika mengacu pada target lebih dari 200 juta masyarakat, kebutuhan dana pembukaan rekening secara matematis mencapai sekitar Rp10 triliun.
Dengan tambahan kebutuhan pendukung program, total anggaran yang disiapkan pemerintah disebut berada di kisaran Rp11 triliun.
Dorong Masyarakat Masuk Sistem Keuangan Formal
Program pembukaan rekening massal tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah tengah menyiapkan layanan rekening sekaligus integrasi dengan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat semakin mudah menggunakan layanan perbankan dan transaksi digital.
Airlangga sebelumnya juga menekankan pentingnya kepemilikan rekening sebagai salah satu fondasi dalam memperkuat inklusi keuangan.
Pemerintah menilai rekening dapat menjadi sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran program pemerintah.
Pada 2025, pemerintah menyebut terdapat sekitar 88,7 juta rumah tangga di Indonesia yang didorong untuk memiliki rekening sebagai bagian dari penguatan inklusi keuangan dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
Inklusi Keuangan Indonesia Terus Meningkat
Upaya pembukaan rekening massal juga sejalan dengan peningkatan tingkat inklusi keuangan nasional.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dikutip Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat dari 92,74 persen pada 2025 menjadi 93,61 persen pada 2026.
Pada periode yang sama, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen.
Angka tersebut menunjukkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sudah semakin luas, meskipun tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masih perlu terus diperkuat.
Rekening Disiapkan untuk Perluas Akses Digital
Pemerintah juga mengaitkan program tersebut dengan perkembangan ekonomi digital.
Rekening masyarakat nantinya diharapkan tidak hanya digunakan untuk menyimpan dana, tetapi juga menjadi pintu masuk ke berbagai layanan transaksi keuangan.
Integrasi dengan QRIS menjadi salah satu bagian yang sedang disiapkan pemerintah.
Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah terhadap pembayaran digital dan layanan keuangan formal.
Meski demikian, pemerintah masih perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pembukaan rekening, bank yang terlibat, kriteria masyarakat penerima, serta waktu pelaksanaan program.
Dengan rencana tersebut, pembukaan rekening secara massal diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat terhadap ekosistem perbankan dan pembayaran digital.***
