JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tengah memfinalisasi kebijakan Work From Home (WFH) sebagai langkah strategis meningkatkan efisiensi kerja nasional.
Wacana WFH ini muncul sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna yang menyoroti efektivitas sistem kerja saat ini.
Skema kerja dari rumah tersebut direncanakan diterapkan secara terbatas, dengan opsi satu hari dalam sepekan sebagai tahap awal implementasi kebijakan.
Pemerintah saat ini masih berada pada fase penyusunan regulasi dan kajian komprehensif untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal di berbagai sektor.
“Dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita luncurkan dan kita sampaikan kepada masyarakat,” kata Mensesneg di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2026).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi internal pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja aparatur negara.
Selain itu, kebijakan WFH juga dipandang sebagai respons terhadap dinamika global yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan operasional kerja nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa penerapan kerja dari rumah tidak akan diberlakukan secara menyeluruh di semua sektor pekerjaan.
Sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dipastikan tetap menjalankan aktivitas kerja secara tatap muka demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, sektor yang tidak membutuhkan interaksi langsung berpotensi besar untuk mengadopsi sistem kerja fleksibel ini.
“WfH berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu, supaya tidak disalahpahami,” katanya.
Penyesuaian ini dilakukan agar kebijakan tidak menimbulkan disrupsi pada sektor vital seperti layanan publik dan operasional lapangan.
Pemerintah juga mempertimbangkan karakteristik masing-masing bidang pekerjaan sebelum menetapkan sektor mana saja yang dapat menerapkan WFH.
“Sektor industri, perdagangan, mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut,” ujarnya.
Kajian mendalam terus dilakukan guna memastikan kebijakan ini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi tanpa mengorbankan produktivitas.
Kebijakan WFH juga dinilai relevan sebagai strategi menghadapi tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Dengan pendekatan terukur, pemerintah optimistis sistem kerja fleksibel ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan efisiensi nasional.
“Kita sedang merumuskan beberapa kebijakan, untuk kita mulai bersama-sama mengefisienkan diri,” katanya.***
