JAKARTA – Pemerintah Sudan pada Minggu (29/12) menanggapi laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai krisis pangan di negara yang tengah dilanda perang tersebut dengan penolakan keras.
Menteri Pertanian Sudan, Abubakar Omar El-Bushra, mengkritik metodologi yang digunakan dalam laporan Klasifikasi Tahap Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), terutama terkait dengan cara pengumpulan dan analisis data yang dianggapnya tidak akurat.
“Angka-angka tersebut tidak realistis,” ujar El-Bushra dalam konferensi pers di Port Sudan, kota yang terletak di bagian timur negara itu.
El-Bushra juga menyatakan bahwa survei dalam laporan tersebut dilakukan di 15 negara bagian, namun 11 di antaranya berada di zona konflik dan tujuh lainnya dikepung oleh kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Hal ini membuat survei lapangan menjadi tidak mungkin dilakukan di daerah-daerah tersebut.
Seiring dengan itu, Menteri Pertanian Sudan mengumumkan keputusan pemerintah untuk menghentikan hubungan dengan IPC.
“Pemerintah Sudan menolak eksploitasi masalah ketahanan pangan dan pemaksaan kelaparan sebagai kenyataan di negara-negara yang dilanda perang,” katanya.
Laporan IPC sebelumnya mengungkapkan adanya krisis pangan yang parah di Sudan, dengan 24,6 juta orang atau hampir setengah dari populasi negara itu dilaporkan mengalami kerawanan pangan.
Laporan tersebut juga menyebutkan lima daerah yang telah mengalami kelaparan, sementara lima daerah lainnya diprediksi akan mengalami kelaparan pada Mei 2025.
Kementerian Luar Negeri Sudan menyebut laporan tersebut cacat dan menyatakan, “Tidak ada data baru yang dikumpulkan karena konflik yang berlangsung sejak 2022. Laporan mengandalkan informasi yang sudah usang.”
Pada hari yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Tom Fletcher, memperingatkan tentang ancaman kelaparan yang melanda jutaan orang di Sudan akibat konflik yang terus berlangsung antara tentara dan RSF.
Masyarakat internasional dan PBB terus mendesak agar perang segera dihentikan, mengingat Sudan kini berada di ambang bencana kemanusiaan, dengan jutaan orang berisiko kelaparan dan kematian akibat krisis pangan yang disebabkan oleh pertempuran di 13 dari 18 negara bagian.
