JAKARTA – Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten) resmi membentuk pusat informasi dan koordinasi guna mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pusat pemantauan ini tersebar di delapan kabupaten/kota dengan tujuan memastikan distribusi makanan bergizi berjalan tepat sasaran.
“Ini merupakan inisiatif untuk mengawal program Presiden agar berjalan optimal,” kata Gubernur Banten, Andra Soni, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, pusat informasi tersebut akan menjadi garda depan untuk mendeteksi dan menyelesaikan kendala di lapangan.
Banten tercatat memiliki lebih dari 2,9 juta pelajar sebagai penerima manfaat MBG.
Karena itu, pemerintah daerah menilai kehadiran kantor khusus pemantau program ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan.
Selain berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, program MBG juga didesain untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), makanan bergizi diproduksi oleh tenaga kerja daerah sehingga manfaat program dirasakan lebih luas, tidak hanya oleh peserta didik tetapi juga pelaku usaha kecil di wilayah Banten.
“Intinya setiap pelaksanaan MBG akan terpantau pada satu kantor,” ujarnya.
Andra menegaskan, pusat koordinasi juga akan menjadi wadah respon terhadap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program di berbagai daerah.
Pusat informasi MBG akan ditempatkan di Gedung Negara atau rumah dinas Gubernur Banten.
Pemprov Banten juga tengah menjajaki kerja sama dengan bupati dan wali kota untuk memanfaatkan aset daerah sebagai lokasi pembangunan SPPG.
“Dari sana kami juga membahas peluang membangun SPPG dengan memanfaatkan lahan atau aset daerah,” ucapnya.
Ia berharap, langkah ini dapat memperkuat distribusi makanan bergizi di sekolah dan mempercepat solusi atas hambatan yang muncul di lapangan.
Gubernur Banten memastikan hingga kini pelaksanaan program MBG berjalan lancar meski masih menghadapi sejumlah tantangan.
Pemprov siap melakukan evaluasi berkelanjutan agar program tetap sejalan dengan tujuan awalnya.
“Adanya info mengenai MBG yang kurang akan kita evaluasi dan perbaiki,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Banten berkomitmen penuh untuk mengawal program prioritas nasional ini hingga benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.***
