JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) selama 25 hari ke depan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi anomali dan cuaca ekstrem di wilayah ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pelaksanaan OMC dilakukan bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia juga telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk berkoordinasi secara intensif dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami juga telah berkoordinasi secara intensif dengan BMKG agar BPBD DKI Jakarta dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi mulai hari ini kami, mulai kemarin sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan BMKG dan juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk melakukan modifikasi cuaca,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan OMC. Upaya ini dilakukan guna menekan curah hujan tinggi di atas 150–200 milimeter yang berpotensi menimbulkan genangan dan banjir.
“Budgetnya sudah kita siapkan karena memang ada kemungkinan 25 hari ke depan ini beberapa kali akan terjadi anomali dan cuaca ekstrem. Ya, anggarannya ada, tapi yang jelas pokoknya 25 hari ke depan setiap ada kemungkinan curah hujan di atas 200 atau 150 aja, kami akan melakukan modifikasi cuaca,” tuturnya.
Selain mitigasi teknis melalui OMC, Pramono menegaskan pentingnya penyampaian informasi cuaca secara berkala kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan seluruh kanal komunikasi resmi untuk menyebarkan peringatan dini cuaca ekstrem.
“Kami juga akan terus menyampaikan informasi cuaca, terlebih cuaca ekstrem pada masyarakat Jakarta agar lebih waspada melalui berbagai kanal media yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta,” kata Pramono.
Sebagai bagian dari langkah kesiapsiagaan, ia juga telah menginstruksikan seluruh pasukan pelangi—terdiri atas Dinas Pertamanan, Satpol PP, Pasukan Biru, Gulkarmat, Dinas Sumber Daya Air, dan PPSU—untuk turun langsung ke lapangan saat terjadi kondisi darurat.
“Kemarin ketika terjadi kejadian, baik itu yang di Pondok Indah maupun yang di Dharmawangsa, saya secara langsung menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertamanan, Satpol PP, Pasukan Biru, Gulkarmat, kemudian juga Sumber Daya Air, PPSU untuk turun ke lapangan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi banjir rob di wilayah pesisir Jakarta pada 6–8 November 2025. Ia berharap agar banjir rob, banjir kiriman, dan banjir lokal tidak terjadi secara bersamaan.
“Ada kemungkinan juga banjir rob, tanggal 6, 7, 8 November. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan ketika itu terjadi tidak secara bersamaan adanya banjir kiriman, banjir rob, maupun banjir lokal yang selama ini terjadi,” katanya.
