JAKARTA – Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat memicu kecaman luas dari berbagai negara.
Selain itu juga menimbulkan ketegangan di forum darurat Dewan Keamanan PBB dan menguji batas hukum internasional.
Beberapa negara menilai Maduro sebagai pemimpin yang kontroversial dan represif, namun operasi militer AS dianggap melanggar Piagam PBB dan prinsip transisi demokratis yang sah di Venezuela.
Perancis menonjol sebagai pengkritik paling keras di antara sekutu AS.
Wakil Duta Besar Prancis untuk PBB, Jay Dharmadhikari menegaskan bahwa penangkapan Maduro “bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan prinsip non-penggunaan kekerasan,” ungkapnya seperti dilansir BBC.
Dharmadhikari menambahkan bahwa pelanggaran Piagam PBB oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan.
“Merongrong dasar tatanan internasional, bertentangan dengan prinsip-prinsip piagam, termasuk prinsip menghormati kemerdekaan dan integritas teritorial negara, melemahkan fondasi PBB dan perdamaian serta keamanan internasional”.
Dute Besar Denmark untuk PBB, Sandra Jensen Landi menyatakan keprihatinan mendalam: “Perkembangan ini menimbulkan preseden berbahaya. Hukum internasional dan Piagam PBB… harus dihormati.”
Kritik Eropa kini menguat, berbeda dengan sikap awal beberapa negara Uni Eropa yang lebih ragu-ragu, sementara diplomat Inggris dan Yunani tetap berhati-hati dan tidak mengecam langsung operasi AS.
Panama menyoroti risiko intervensi tanpa keterlibatan oposisi atau pemilu baru.
Duta besar Panama untuk PBB Eloy Alfaro de Alba menekankan: “Setiap upaya membentuk pemerintahan permanen yang dipimpin oleh tokoh dari aparatus represif seperti Delcy Rodriguez akan merupakan kelanjutan sistem lama dan bukan transisi yang nyata.”
Kolombia menegaskan tidak ada pembenaran bagi kekerasan unilateral: “Tindakan seperti itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam PBB,” Kata Duta Besar Kolombia untuk PBB Leonor Zalabata.
Rusia melalui duta besarnya di PBB, Vassili Nebenzia menuding AS melakukan “banditisme internasional” serta neo-kolonialisme dan imperialisme, sambil menyebut sekutu AS menunjukkan kemunafikan karena tidak mengkritik Trump.
China menyatakan “sangat terkejut dan mengecam keras” tindakan unilateral AS, menyebutnya sebagai “tindakan intimidasi dan penindasan,” kata Sun Lei, kuasa usaha pada Perwakilan Tetap China untuk PBB seperti dilansir China Daily.
Sekjen PBB Antonio Guterres menekankan kekhawatiran atas pengabaian hukum internasional: “Kekuatan hukum harus menang.”
Inggris dan Yunani tetap bersikap hati-hati, menekankan pentingnya transisi damai yang mencerminkan kehendak rakyat Venezuela dan mendorong dialog diplomatik.
AS mempertahankan bahwa penangkapan Maduro adalah operasi penegakan hukum terhadap pemimpin yang mendukung narkotrafik dan terorisme.
“Anda tidak bisa membiarkan Venezuela menjadi basis operasi untuk Iran, Hezbollah, geng kriminal, agen intelijen Kuba, dan aktor jahat lainnya yang menguasai negara itu,” ungkap Diplomat AS Mike Waltz.
Bagi banyak negara Eropa, penangkapan ini menciptakan dilema: menghormati kedaulatan internasional atau menjaga hubungan strategis dengan AS, terutama dukungan untuk Ukraina.
PM Inggris Keir Starmer menegaskan hukum internasional menjadi tolok ukur, namun menyerahkan pembelaan tindakan kepada AS:
“Hukum internasional adalah kerangka, jangkar, atau tolok ukur di mana kita menilai tindakan semua pemerintah lain. Dan, tentu saja, AS harus menjelaskan tindakan yang telah mereka ambil.”
Uni Eropa menekankan bahwa prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dijunjung tinggi, sementara Spanyol memperingatkan bahwa intervensi semacam ini meningkatkan ketidakpastian regional.
Eropa menghadapi risiko tuduhan hipokrisi karena menentang invasi Rusia ke Ukraina atas pelanggaran kedaulatan, sementara negara berkembang menyoroti sejarah intervensi militer Barat dari Vietnam hingga Irak, kini menambah Venezuela ke daftar tersebut.
Pertanyaan muncul mengenai sikap jangka panjang Eropa terhadap operasi militer AS, termasuk potensi mendorong Eropa bertanggung jawab atas keamanan sendiri menghadapi ketidakstabilan dari sekutu yang dianggap tidak dapat diandalkan.
PM Polandia Donald Tusk menekankan pentingnya persatuan Eropa dan penguatan kemampuan militer: “Tidak ada yang akan menganggap serius Eropa yang lemah dan terpecah: baik musuh maupun sekutu”
“Kita harus akhirnya percaya pada kekuatan kita sendiri, terus mempersenjatai diri, dan tetap bersatu seperti tidak pernah sebelumnya. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kalau tidak, kita selesai.”***
