JAKARTA – Pengamat pertahanan dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Nuning) menyambut baik langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan tes urine serentak bagi seluruh anggota Polri. Perintah tersebut merupakan respons atas pemecatan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro akibat keterlibatan narkoba.
Nuning menilai kebijakan tes urine merupakan langkah awal yang positif. Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut belum cukup untuk menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk riset ilmiah guna mengungkap penyebab keterlibatan anggota Polri sebagai pengguna maupun pengedar narkoba.
“Usulan Kapolri agar anggota Polri tes urine tentu saja baik, tetapi itu saja tidak cukup. Harus ada riset yang objektif terkait fenomena ini,” katanya melalui keterangan tertulis Garuda.Tv, Sabtu (21/2/2026).
Selain itu, Nuning menekankan pentingnya investigasi serius terhadap dampak dari berbagai kasus tersebut, sembari merumuskan solusi jangka panjang yang efektif. Ia juga merekomendasikan pelaksanaan tes psikologi rutin, tidak hanya bagi anggota Polri, tetapi juga TNI, sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyimpangan kejiwaan akibat tekanan tugas maupun persoalan pribadi.
“Test ini penting sekali karena bisa saja dalam perkembangan hidupnya seorang anggota alami hal yang membuat ada penyimpangan dalam kejiwaannya. Banyak kasus terkait kejiwaan terjadi seperti contohnya penyalah gunaan Senjata, Narkoba, kekuasaan (abuse of power) dan lain-lain.,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai insiden seperti penyalahgunaan senjata api, narkoba, maupun penyalahgunaan wewenang kerap berawal dari gangguan psikologis yang tidak terdeteksi. Karena itu, ia mendesak adanya reformasi sistemik melalui pembenahan manajemen sumber daya manusia (SDM) di tubuh Polri.
“Hal itu semua harus disikapi dengan pembenahan manajemen sumber daya manusia di institusi Polri,” terangnya.
Nuning juga menyoroti perlunya evaluasi pola pendidikan SDM sejak tingkat tamtama hingga perwira tinggi.
“Sudah saatnya pimpinan Polri melakukan evaluasi dan melaksanakan tes psikologi berkala. Selain itu, perbaikan pola pendidikan SDM dari tingkat tamtama sampai perwira tinggi,” tambahnya.
Sejumlah analis keamanan menilai integrasi tes psikologi berkala dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan yang lebih luas di lembaga keamanan negara. Rekomendasi tersebut dinilai mendesak untuk membantu memulihkan citra Polri dan TNI di mata publik, di tengah tantangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparat penegak hukum.
