JAKARTA – Dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh pada 29 Juni 2025, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) secara serentak di seluruh provinsi.
Kegiatan nasional ini berlangsung dari pertengahan hingga akhir Juni 2025 dan menargetkan satu juta akseptor, termasuk peserta baru maupun yang mengganti metode kontrasepsi.
Pelayanan KB serentak ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengaturan kelahiran, namun juga sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam menyejahterakan keluarga Indonesia.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan alokasi target sebanyak 14.728 akseptor, dengan berbagai fasilitas kesehatan ikut ambil bagian dalam pelaksanaannya.
Salah satu fasilitas kesehatan yang aktif mendukung program ini adalah Rumah Sakit Islam Yogyakarta Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (RSIY PDHI) di Tirtomartani, Kalasan, Sleman.
RSIY PDHI bahkan menjadi lokasi utama penyelenggaraan puncak kegiatan pelayanan KB serentak di DIY pada Senin, 23 Juni 2025, yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd dari Kabupaten Rote Ndao, NTT.
Sebagai bentuk konkret memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025, Kemendukbangga/BKKBN menginisiasi layanan KB serentak berskala nasional dengan cakupan seluruh provinsi.
Layanan ini berlangsung mulai pertengahan hingga akhir Juni 2025 dan ditujukan untuk menjangkau satu juta akseptor dari berbagai kelompok usia subur, baik yang baru memulai program KB maupun yang melakukan pergantian metode kontrasepsi.
Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, BKKBN menetapkan target pelayanan kepada 14.728 akseptor. Salah satu titik pelayanan yang aktif adalah RSIY PDHI Sleman, yang turut menjadi tuan rumah acara puncak layanan serentak tingkat provinsi.
Pelaksanaan puncak ini dilakukan secara daring dengan pemusatan kegiatan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur – pulau paling selatan di Indonesia – sebagai simbol komitmen BKKBN untuk menjangkau wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T).
“Pelayanan KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan kelahiran tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup,” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Iqbal Apriansyah.
Dalam paparannya, Iqbal menekankan bahwa pasangan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi berisiko mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD).
Hal ini dapat berdampak negatif, terutama bagi ibu yang belum siap secara fisik dan mental untuk mengandung. Ia juga mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan implan, guna meminimalkan kegagalan dalam ber-KB.
Antusiasme Masyarakat
Kegiatan layanan KB gratis di RSIY PDHI disambut hangat oleh masyarakat, khususnya pasangan usia subur.
Salah satunya adalah Suasono (25), yang mendampingi istrinya mengganti metode KB ke implan. “Dulu istri saya memakai suntik, terus ganti pil, dan kini akan ganti menggunakan implan,” ujar Suasono.
Ia mempertimbangkan kepraktisan dan masa aktif implan yang cukup panjang sebagai alasan utama pemilihan metode tersebut.
Menurut Cahyo Prihatmoko, Kepala Bidang Administrasi Umum RSIY PDHI yang mewakili direktur rumah sakit, respons masyarakat sangat positif terhadap layanan KB yang difasilitasi secara cuma-cuma ini.
Ia menilai, pendekatan langsung ke masyarakat melalui fasilitas kesehatan yang mereka percaya menjadi kunci efektivitas program KB nasional.
Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi layanan kesehatan dalam memperkuat program keluarga berencana sebagai pilar utama pembangunan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.***
