Pemerintah makin agresif memperkuat pertempuran melawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan. Sebanyak lima pesawat tambahan dari TNI Angkatan Udara (AU) resmi diberangkatkan dari Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang, pada Jumat (21/8/2026) siang.
Langkah ini diambil untuk memperkuat penetrasi pemadaman udara di titik-titik krisis, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
“(Pesawat diberangkatkan) menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB yang telah beroperasi di tiga provinsi di Kalimantan,” demikian keterangan resmi melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat.
Guna mengantisipasi dinamika krisis yang cepat berubah, TNI AU juga telah menyiagakan armada cadangan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang siap diterbangkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pergerakan BNPB di lapangan.
Total 52 Pesawat Disiagakan di Sumatra dan Kalimantan
Secara komprehensif, BNPB mencatat telah memobilisasi sebanyak 52 pesawat dan helikopter untuk mengatasi krisis karhutla di enam provinsi prioritas yang memiliki kerentanan tinggi: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Sebaran armada udara penanggulangan bencana tersebut meliputi:
-
Kawasan Kalimantan: 30 unit pesawat/helikopter
-
Kawasan Sumatra: 22 unit pesawat/helikopter
Pengerahan kekuatan udara secara masif ini bertujuan untuk meminimalkan dampak kabut asap, melindungi kualitas udara masyarakat, serta mencegah kerusakan ekosistem yang lebih parah.
Kalimantan Timur Jadi Prioritas Utama
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa penebalan armada udara ini sangat krusial untuk menunjang pergerakan tim Satgas Darat yang terus berjibaku di tapak kebakaran.
Fokus penanganan kini mengarah tajam ke Pulau Kalimantan menyusul munculnya sejumlah titik api baru, terutama di kawasan Kalimantan Timur.
“Selain penguatan satgas darat, BNPB melakukan penguatan melalui satgas udara di enam provinsi prioritas. Penanganan di Pulau Kalimantan masih menjadi prioritas utama pemerintah,” jelas Berton.
Mengingat puncak musim kemarau masih berlangsung, BNPB meminta seluruh pemerintah daerah memperketat sistem deteksi dini (early warning) serta mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan dalam bentuk apa pun.
