Desakan untuk memboikot Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat semakin menguat dalam beberapa hari terakhir, setelah seorang diplomat Lebanon secara terbuka membatalkan tiketnya dan sebuah insiden penembakan oleh petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Minneapolis memicu kekhawatiran global soal keamanan menjelang turnamen yang dijadwalkan dimulai pada 11 Juni 2026.
Mohamad Safa, direktur eksekutif organisasi nonpemerintah Patriotic Vision dan konsultan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengumumkan pada 8 Januari bahwa ia membatalkan tiket Piala Dunia yang telah dibelinya. Safa mengatakan, dalam cuitan di X, ia khawatir akan ditahan tanpa proses hukum oleh aparat imigrasi AS, dan menyebut bahwa “AS tidak aman untuk dikunjungi.”
Pengumuman Safa ini muncul setelah penembakan Renee Nicole Good, seorang ibu berusia 37 tahun di Minneapolis, oleh agen ICE saat operasi penegakan imigrasi pada 8 Januari. Pemerintah AS mengatakan Good mencoba menabrak petugas, namun Wali Kota Minneapolis Jacob Frey menyebut tindakan itu “sembrono” dan penyelidikan oleh FBI serta Departemen Keamanan Publik Minnesota masih berlangsung.
Tanggapan Internasional dan Kekhawatiran Hak Asasi
Reaksi terhadap insiden ini segera meluas di media sosial dan kalangan aktivis. Ajamu Baraka, aktivis sayap kiri dan mantan calon wakil presiden Partai Hijau AS, menyerukan boikot terhadap turnamen tersebut, dengan alasan kekhawatiran atas keselamatan pengunjung serta kebijakan penegakan imigrasi yang selama ini diperdebatkan.
Gerakan protes ini juga makin diperkuat oleh unggahan dan tagar seperti #BoycottWorldCup di berbagai platform, di mana warga global berbagi pembatalan tiket dan seruan untuk menghindari kunjungan kepada tuan rumah.
Human Rights Watch dan Amnesty International Turut Angkat Suara
Organisasi hak asasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mendesak FIFA agar mendapatkan jaminan hukum yang kuat dari pihak berwenang AS bahwa turnamen akan aman bagi semua peserta dan penonton, tanpa memandang status imigrasi. Mereka juga menyoroti kebijakan pembatasan perjalanan yang diterapkan pemerintahan AS terhadap warga dari sejumlah negara, termasuk beberapa peserta Piala Dunia seperti Iran.
