JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Meski demikian, PKB menegaskan tidak akan mengusulkan kader internal dan menyerahkan sepenuhnya penentuan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PKB Moh. Rano Alfath. Dia menegaskan, partainya menghormati kewenangan konstitusional Presiden dalam mengusulkan calon Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Rano dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Kendati tidak mengajukan kader sendiri, PKB tetap memiliki pandangan mengenai sosok yang dinilai mampu mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Nama Dasco pun masuk dalam pertimbangan partai tersebut.
“Namun apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan presiden, kami Partai Kebangkitan Bangsa menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan,” katanya.
Rano menjelaskan, sikap PKB tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan itu disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Artinya, kewenangan mengajukan dua calon berada di tangan Presiden, sementara keputusan untuk memilih salah satunya menjadi kewenangan MPR.
Mekanisme tersebut juga diatur dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
“Presiden tentu memiliki pertimbangan mengenai figur yang dapat mendampingi beliau dan membantu pelaksanaan agenda pemerintahan. Pandangan PKB mengenai Pak Dasco kami tempatkan sebagai masukan. Penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegas Rano.
Dia kemudian membeberkan sejumlah alasan PKB memandang Dasco layak dipertimbangkan. Di antaranya pengalaman politik, kematangan dalam berkomunikasi, serta kemampuannya menjembatani kepentingan berbagai kelompok politik.
Menurut Rano, kemampuan tersebut dibutuhkan untuk menjaga komunikasi antarkekuatan politik, merawat soliditas koalisi, hingga memastikan hubungan pemerintah dan parlemen tetap berjalan baik.
“PKB melihat Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu. Kemampuan ini penting agar komunikasi di dalam koalisi tetap terjaga dan agenda pemerintahan memperoleh dukungan politik yang kuat,” ujarnya.
Selain kemampuan komunikasi politik, Rano turut menyoroti loyalitas Dasco kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai kesetiaan terhadap kepemimpinan Presiden menjadi salah satu faktor penting bagi sosok yang nantinya mendampingi kepala negara.
Menurut dia, Dasco selama ini dinilai konsisten mendukung kepemimpinan Prabowo, mengawal agenda pemerintahan, serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
“PKB juga melihat kesetiaan Pak Dasco kepada Bapak Presiden. Beliau menunjukkan kesediaan untuk bekerja, menjaga kepercayaan, dan membantu mengawal agenda Presiden. Kesetiaan seperti ini penting karena Presiden membutuhkan pendamping yang dapat dipercaya, memahami arah kepemimpinannya, dan memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan pemerintahan,” kata Rano.
Rano menilai perpaduan antara loyalitas dan kemampuan membangun komunikasi politik dapat menjadi modal penting bagi hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden. Kesamaan visi serta kepercayaan, menurutnya, diperlukan agar koordinasi pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan dapat berlanjut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu juga menilai seorang Wakil Presiden perlu memiliki kemampuan menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Sebab, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan saluran komunikasi agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan.
Dia mencontohkan keterlibatan Dasco dalam membuka ruang dialog dengan kelompok buruh. Salah satunya melalui audiensi yang mempertemukan perwakilan pekerja dengan pemerintah untuk membahas regulasi ketenagakerjaan.
Bagi Rano, kemampuan mempertemukan berbagai kepentingan tersebut menjadi salah satu modal penting bagi seorang pendamping Presiden.
“Persoalan buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya membutuhkan saluran komunikasi yang baik kepada pemerintah. PKB memandang Pak Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi penghubung, agar persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut,” tuturnya.
Dia menambahkan, komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk meredam potensi ketegangan sosial. Selain menjaga stabilitas politik, pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan yang diambil tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan daya beli masyarakat.
Meski telah menyampaikan pandangannya mengenai Dasco, Rano kembali menegaskan bahwa PKB tidak bermaksud mengambil alih kewenangan Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden.
“Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco. Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi,” pungkasnya.