JAKARTA – Penguatan inspeksi halal terhadap produk impor di wilayah perbatasan dinilai berpeluang memberikan kontribusi ekonomi besar bagi Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkirakan optimalisasi kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp300 triliun per tahun.
Kepala BPJPH Haikal Hassan Baras mengatakan, angka tersebut merupakan perhitungan paling konservatif dari potensi ekonomi yang bisa diperoleh negara melalui penerapan kewajiban halal dan pemeriksaan produk di pintu masuk Indonesia.
Menurut Haikal, inspeksi halal di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan sertifikasi produk, tetapi juga menyangkut peluang ekonomi nasional yang dapat dimaksimalkan melalui pengawasan barang impor.
“Kebutuhan wajib halal, yang sekarang Kepala Badan tahun 2026, itu sebenarnya merugikan negara. Karena dengan peraturan badan itu, dengan diberlakukannya inspeksi halal itu di border, itu akan menguntungkan negara setahun itu Rp300 triliun itu dengan angka yang sangat pesimis,” ujar Haikal kepada Garuda.Tv, Selasa (17/11/2026).
Karena itu, ia menyayangkan pencabutan regulasi yang mengatur inspeksi halal di perbatasan. Haikal menilai keputusan tersebut diambil terlalu cepat, tanpa terlebih dahulu membuka ruang pembahasan dengan BPJPH sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.
“Namun keputusan sudah terlalu cepat diambil tanpa mengajak bicara yang bersangkutan, yaitu badan halal itu sendiri,” tegasnya.
Haikal menjelaskan, sebelum keputusan pencabutan aturan tersebut muncul, pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan sebenarnya telah menggelar serangkaian rapat koordinasi secara intensif sejak Selasa hingga Kamis.
Pertemuan itu melibatkan berbagai unsur strategis, baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden (KSP), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Ombudsman, MOI, serta 87 organisasi kemasyarakatan (ormas).
Dalam rangkaian pembahasan tersebut, para peserta disebut telah mencapai kesepahaman mengenai pentingnya pemberlakuan kewajiban halal sekaligus mekanisme inspeksi terhadap produk yang masuk ke Indonesia.
“Semua sudah sepakat wajib halal dan perlakuan inspeksi halal,” tutur Haikal.
Kesepakatan lintas sektor itu menjadi salah satu alasan BPJPH berharap kebijakan inspeksi halal di perbatasan dapat kembali diberlakukan. Menurut Haikal, penguatan regulasi tersebut penting agar potensi ekonomi yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun tidak terlewatkan.
Di sisi lain, pemeriksaan produk halal di pintu masuk negara juga berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi.
Haikal menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kehalalan berbagai produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan itu tidak hanya menyangkut makanan dan minuman, tetapi juga mencakup produk obat-obatan.
Dengan demikian, penguatan inspeksi halal di perbatasan diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi sekaligus, yakni membuka peluang ekonomi nasional dan memperkuat kepastian jaminan produk halal bagi masyarakat.