PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk mendukung visi swasembada energi pemerintah melalui penggunaan energi bersih. Dalam ajang Conference of the Parties (COP29) di Baku, Azerbaijan, PLN memaparkan berbagai inisiatif pendanaan hijau yang dirancang untuk mendukung proyek transisi energi di Indonesia.
Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) untuk memperkuat kolaborasi antarnegara berkembang dalam pembiayaan transisi energi. Sejak diperkenalkan pada KTT G20, GBFA telah menarik partisipasi beberapa negara, seperti Prancis, Kanada, dan Kenya.
“GBFA bertujuan mendukung pembiayaan untuk aksi iklim dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perkiraan kebutuhan pendanaan untuk aksi iklim berkisar antara USD 1-2 triliun, sementara jika mencakup SDGs, totalnya mencapai sekitar USD 6 triliun,” ujar Mari dalam sesi diskusi di Indonesian Pavilion Talkshow, COP29, Selasa (12/11).
Mari menekankan bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia, harus merancang strategi untuk mengatasi kesenjangan pendanaan. Menurut Kementerian Keuangan, Indonesia membutuhkan sekitar USD 280 miliar untuk aksi iklim hingga 2030, di mana hanya 30% dapat didanai oleh anggaran negara. Sisanya harus dicari dari pihak swasta dan sumber lainnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, menyatakan bahwa PLN sebagai pilar kelistrikan nasional terus berkomitmen dalam mengelola investasi hijau guna mendukung visi swasembada energi. PLN aktif menggalang dana dari lembaga publik, bilateral, multilateral, hingga sektor swasta.
PLN telah menyusun beberapa inisiatif pendanaan hijau, termasuk Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF). “PLN menargetkan 75% pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dengan perkiraan kebutuhan dana lebih dari USD 100 miliar hingga 2033,” ungkap Sinthya.
Ia menambahkan, kunci sukses mendapatkan pendanaan transisi energi adalah dengan menyiapkan proyek yang tepat. “Kami memiliki ratusan proyek, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga smart grid,” jelasnya.
PLN juga terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, termasuk kerja sama dengan lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Just Energy Transition Partnership (JETP). “Dalam dua tahun terakhir, kami telah memperoleh sekitar USD 2,9 miliar, dan saat ini sedang menjajaki pembiayaan tambahan senilai USD 4,8 miliar dengan ADB, serta potensi total pendanaan mencapai USD 46,9 miliar,” tutup Sinthya.
