COPENHAGEN, DENMARK – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan kemarahannya atas pembicaraan antara Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai masa depan Greenland. Frederiksen menekankan bahwa kedaulatan Denmark atas wilayah otonom tersebut tidak dapat menjadi bahan tawar-menawar oleh pihak mana pun, termasuk NATO.
Pernyataan tegas ini disampaikan Frederiksen kepada wartawan Denmark usai pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Chequers, kediaman resmi Starmer di Buckinghamshire, Inggris, pada Kamis (22/1/2026).
“Sejauh yang saya pahami, NATO dan Presiden AS (Donald Trump) telah berbicara tentang peningkatan keterlibatan NATO di wilayah utara dan Arktik,” ujar Frederiksen, sebagaimana dikutip dari siaran stasiun televisi Denmark DR.
“Kami senang dengan hal itu. Itu adalah sesuatu yang telah lama kami minta dari pihak Denmark,” tambahnya.
Meski demikian, Frederiksen langsung menegaskan batas yang jelas.
“NATO tidak memiliki mandat untuk bernegosiasi atas nama Denmark dan Greenland tentang hubungan kami,” tegas Frederiksen.
Pernyataan Frederiksen muncul di tengah gejolak diplomatik pasca-pertemuan Rutte dengan Trump di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Tak lama setelah pertemuan itu, Trump mengumumkan bahwa telah terbentuk kerangka kesepakatan potensial yang melibatkan Greenland serta wilayah Arktik secara lebih luas.
Frederiksen menjelaskan bahwa pembicaraan antara NATO dan Trump difokuskan pada penguatan kehadiran aliansi di Kutub Utara dan Arktik—isu yang memang telah lama menjadi prioritas Denmark. Ia juga menyebut adanya kesepakatan antara Inggris dan Denmark untuk melanjutkan kerja sama diplomatik serta politik dengan Amerika Serikat.
Frederiksen turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Starmer dan Inggris atas dukungan kuat mereka terkait isu Greenland.
Untuk diketahui, Minat Amerika Serikat terhadap Greenland bukan hal baru. Pulau terbesar di dunia ini memiliki posisi strategis di Arktik, cadangan mineral melimpah, serta relevansi tinggi dalam menghadapi pengaruh Rusia dan China yang semakin meningkat di kawasan tersebut.
Namun, Denmark dan Greenland secara konsisten menolak segala usulan penjualan atau pengalihan kedaulatan. Kedua pihak menegaskan bahwa Greenland tetap berada di bawah kedaulatan Denmark, dan isu ini tidak bisa dikompromikan.
Situasi semakin memanas setelah pengumuman Trump soal “kerangka kesepakatan” dengan Rutte, yang memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa bahwa NATO mungkin terlibat dalam negosiasi yang melewati Denmark dan Greenland.
Frederiksen menegaskan kembali bahwa diskusi mengenai keamanan Arktik memang penting dan harus melibatkan NATO secara kolektif, tetapi tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Denmark mendorong pendekatan dialog konstruktif dengan sekutu, termasuk AS, untuk memperkuat kehadiran di wilayah utara tanpa mengubah status teritorial.
Isu Greenland terus menjadi sorotan global, menguji solidaritas NATO di tengah dinamika geopolitik Arktik yang semakin kompleks.
