JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi sejak kampanye hingga awal masa kepemimpinannya. Prabowo menekankan pentingnya integritas dan tegas menolak praktik korupsi dalam pemerintahannya.
Dosen Komunikasi UIN Bandung, Ridwan Sutandi, menyoroti hal ini dalam keterangannya pada Minggu (2/3/2025). Dalam pidatonya saat pelantikan pada Oktober 2024, Prabowo secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun dalam pemerintahannya.
Bahkan, narasi ini semakin diperkuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024, di mana ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut Ridwan, konsistensi Prabowo dalam menyampaikan pesan ini berperan penting dalam membentuk ekspektasi publik dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan antikorupsi yang dijalankan.
“Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Efek Positif dari Pendekatan Tegas Pemberantasan Korupsi
Langkah-langkah tegas yang diambil oleh pemerintahan Prabowo dalam memberantas korupsi telah membentuk persepsi positif di kalangan masyarakat.
Penegakan hukum terhadap koruptor menjadi simbol nyata dari komitmen kuat pemerintahan dalam menegakkan hukum dan memperbaiki birokrasi yang bersih. Pesan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi semakin ditekankan Prabowo dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024.
“Saya tidak akan ragu untuk mencopot jabatan siapapun, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara,” kata Prabowo tegas.
Ridwan menyebutkan bahwa pendekatan komunikasi politik yang jelas dan tegas ini telah memberikan efek jera yang signifikan di kalangan birokrasi. Bahkan, data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan penurunan sebesar 15% dalam potensi korupsi dalam tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo.
Pendekatan Komunikasi yang Transparan
Dalam upaya pemberantasan korupsi, Prabowo menerapkan pendekatan komunikasi yang transparan, mengkomunikasikan kebijakan antikorupsi dengan jelas melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan media sosial. Pada Januari 2025, dalam Konferensi Pers Kebijakan Antikorupsi, Prabowo memaparkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.
Komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami ini juga memperluas pemahaman masyarakat mengenai kebijakan tersebut, di mana seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala kepada publik.
Hasil dari pendekatan ini cukup menggembirakan. Menurut survei Transparency International Indonesia pada awal 2025, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meningkat sebanyak dua poin, mencerminkan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan Prabowo. Komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi juga tercermin dalam dukungannya yang kuat terhadap lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan KPK.
Dukungan kepada Lembaga Penegak Hukum
Dukungan konkret terhadap lembaga penegak hukum tercermin dalam tindakannya pada kasus dugaan megakorupsi yang melibatkan Harvey Moeis senilai Rp271 triliun. Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan tanpa campur tangan politik. Tak hanya itu, pemerintah juga menambah anggaran operasional KPK sebesar 20% pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan.
Data dari Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan 30% dalam penanganan kasus korupsi pada tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo, sementara KPK melaporkan peningkatan 40% dalam operasi tangkap tangan dari November 2024 hingga Januari 2025. Ini merupakan bukti nyata bahwa komunikasi politik anti-korupsi Prabowo tidak hanya sebatas retorika, tetapi juga tercermin dalam tindakan konkret.
Citra Positif dan Komitmen Anti-Korupsi
Presiden Prabowo, baik secara personal maupun melalui Kabinet Merah Putih, telah berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, seluruh kabinetnya terikat dalam sebuah pakta integritas yang menegaskan komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Dengan sistem evaluasi triwulanan yang memasukkan aspek integritas dan transparansi dalam penilaian kinerja, pemerintahan Prabowo terus mendorong perubahan positif.
Survei Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 68% responden percaya pada keseriusan Prabowo dalam memberantas korupsi, angka yang meningkat signifikan dari 52% pada Oktober 2024. Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat dalam kasus korupsi, termasuk mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik tentang komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.
“Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik tentang komitmen anti-korupsi pemerintahan saat ini,” tutup Ridwan.
