JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam upaya memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji 2025. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pengawas, Sufmi Dasco Ahmad pada rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusatara II DPR RI, Senayan, Jakarta Selasa (7/1).
“Presiden telah meminta secara khusus kepada KPK untuk mendampingi Kemenag dan BPH, agar pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan lancar dan sudah diawasi dengan baik,” ujar Dasco, dilansir dari liputan6.
Selain itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Panitia Kerja (Panja) pelaksanaan haji 2025 yang berhasil menurunkan biaya haji, meskipun situasi ekonomi, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar, cenderung tidak menguntungkan.
“Presiden sangat mengapresiasi panja yang bersama pemerintah berhasil menurunkan biaya haji 2025, yang semestinya naik karena kondisi ekonomi, namun justru bisa turun. Ini membuktikan bahwa kerja DPR, terutama pansus, bermanfaat untuk evaluasi penyelenggaraan haji,” tambahnya.
Namun, Dasco juga mengingatkan agar temuan-temuan Panitia Khusus (Pansus) pelaksanaan haji 2024 diperhatikan, untuk mencegah terulangnya masalah serupa pada tahun 2025. “Kita harus mewaspadai manipulasi slot haji agar yang berhak berangkat tidak dirugikan,” katanya.
DPR Apresiasi Penurunan Biaya Haji dan Dorong Pemerintah Jaga Kualitas Pelayanan
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut baik penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Menurutnya, langkah ini sangat menguntungkan masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang lesu.
“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, biaya penyelenggaraan haji (BPIH) bisa diturunkan, yang sangat membantu masyarakat. Presiden sangat memahami kesulitan rakyat,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (7/1/2025).
DPR dan pemerintah telah sepakat mengenai biaya haji 2025, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) setoran jamaah sebesar Rp55.431.750, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Total biaya haji untuk 2025 sebesar Rp89.410.258,79, dengan 62 persen dari total biaya dibayar oleh jamaah dan sisanya oleh nilai manfaat BPKH.
Cucun menilai penurunan biaya haji ini hasil dari kajian mendalam antara DPR, Kemenag, BPH, dan BPKH. “Upaya menekan biaya haji ini harus diapresiasi, namun yang terpenting adalah kualitas pelayanan ibadah haji. Petugas yang diangkat harus bertanggung jawab secara moral,” tambahnya.
Cucun juga berharap pemerintah dapat bernegosiasi dengan Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia. “Kami berharap ada tambahan kuota untuk memperkecil antrean,” ujarnya.
DPR Akan Terus Awasi Penyelenggaraan Haji 2025
Lebih lanjut, Cucun mengingatkan pentingnya memperhatikan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR periode lalu. “Hal-hal baik harus dipertahankan, namun temuan-temuan negatif harus menjadi perhatian agar tidak terulang,” tegasnya.
DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2025, guna memastikan hak-hak jamaah terpenuhi dengan adil dan pelayanan berjalan optimal. “Kami, sebagai wakil rakyat, ingin memastikan pelayanan ibadah haji berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
