JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pedoman nyata dalam kehidupan bernegara, bukan hanya slogan kosong. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa UUD 1945 merupakan warisan berharga dari para pendiri bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Haji Agus Salim.
Ia yakin, penerapan konsisten konstitusi ini akan menjadi kunci keberhasilan dan keselamatan bangsa Indonesia.
“Terus terang saya katakan, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, dan tokoh-tokoh generasi ’45 yang sudah tertuang dalam UUD 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat,” katanya, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, UUD 1945 bukan sekadar dokumen historis, melainkan rancangan negara yang relevan, praktis, dan operasional hingga saat ini. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai konstitusi tersebut secara mendalam.
“UUD 1945 janganlah menjadi mantra, jangan hanya menjadi slogan. UUD 1945 adalah rancang bangun yang relevan, ampuh, nyata, dan operasional untuk kita gunakan,” tegasnya.
Sidang tahunan ini menjadi momentum penting menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Prabowo juga menyinggung isu-isu krusial seperti efisiensi anggaran negara hingga pemberantasan korupsi di BUMN, menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan konstitusi.
Relevansi UUD 1945 di Era Modern
Pernyataan Prabowo ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas konstitusi di tengah dinamika politik dan sosial saat ini. UUD 1945, yang lahir dari perjuangan kemerdekaan, dianggap tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman, mulai dari pembangunan ekonomi hingga stabilitas politik.
Para pengamat politik menilai, seruan Presiden ini merupakan upaya untuk memperkuat fondasi negara di tengah tantangan global dan domestik. Dengan menjadikan UUD 1945 sebagai pedoman operasional, pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih terarah dan berpihak kepada rakyat.
Langkah Konkret Pemerintah
Selain menegaskan pentingnya UUD 1945, Prabowo juga menggarisbawahi perlunya tindakan nyata dalam pemerintahan. Ia menyoroti perlunya efisiensi anggaran hingga Rp300 triliun untuk kepentingan rakyat serta komitmen untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi.
Langkah ini diharapkan menjadi wujud penerapan nyata nilai-nilai UUD 1945 dalam kebijakan pemerintahan.
Sidang Tahunan MPR RI kali ini, yang dimajukan sehari dari jadwal biasanya karena bertepatan dengan akhir pekan, juga menjadi panggung bagi Prabowo untuk memaparkan visi besar pemerintahannya.
Dengan tema peringatan 80 tahun kemerdekaan, pidato ini menegaskan bahwa UUD 1945 tetap menjadi kompas utama bagi Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera.
