JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyat dan mencegah keserakahan segelintir orang kaya yang bertindak semena-mena.
Dalam pidato penuh semangat pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025, Prabowo memastikan pemerintahannya akan berpihak pada rakyat kecil dan menegakkan keadilan sosial.
“Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomics, korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Presiden ke-8 RI ini secara khusus memperingatkan kalangan elite dan orang kaya agar tidak memanfaatkan posisi mereka untuk merugikan masyarakat.
“Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu, kami tidak gentar dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia,” tegasnya, disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya akan berpegang teguh pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, yang mengatur penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis demi kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan UUD 1945 Pasal 33 yang sudah sangat jelas, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” ungkapnya.
Pidato ini disampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR 2025 yang dimajukan menjadi 15 Agustus, sehari sebelum jadwal biasanya, untuk memperingati 80 tahun Kemerdekaan RI.
Sidang tersebut menjadi momen penting bagi Prabowo untuk memaparkan visi pemerintahannya yang berfokus pada kedaulatan rakyat dan keadilan ekonomi.
Langkah tegas Prabowo ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan sosial dan mencegah praktik eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.
Pernyataannya juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahannya akan memprioritaskan kebijakan pro-rakyat, sejalan dengan janji kampanyenya untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan petani.
