JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp638,8 triliun atau setara dengan 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (13/8/2025), sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sambil mendorong efisiensi anggaran.
“Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus mengurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan rakyat, dengan fokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi di semua sektor.
Menurut Prabowo, efisiensi anggaran menjadi kunci utama untuk mencapai target fiskal yang sehat. Pemerintah telah merancang strategi penghematan hingga Rp306 triliun, yang mencakup pengurangan belanja seremonial dan optimalisasi pengeluaran negara.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional tanpa mengorbankan program-program strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang turut hadir dalam rapat, menjelaskan bahwa defisit APBN 2026 dirancang untuk tetap berada dalam batas aman, yakni di bawah 3 persen dari PDB.
“Dengan demikian defisit fiskal 2025 diperkirakan 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB pada upaya untuk tutup defisit dilakukan dengan pembiayaan inovatif, prudent, dan sustain dengan mengendalikan risiko utang pada batas yang manageable di level 37,98-38,7 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah guna memastikan belanja publik lebih produktif.
Fokus anggaran akan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Program subsidi dan bantuan sosial juga akan dioptimalkan melalui penyaluran yang lebih akurat dan terkoordinasi.
Prabowo menambahkan bahwa pengelolaan APBN 2026 akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju.
“Kita harus pastikan setiap rupiah sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” tegasnya,
Rapat pembahasan efisiensi anggaran ini dijadwalkan selesai pada awal Maret 2025, seperti yang diungkapkan Ketua Komisi V DPR Lasarus.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas fiskal sambil mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
